BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir seluas hampir 8.000 hektare sepanjang tahun 2025. Fokus utama program ini berada di area pesisir kritis yang masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL), di luar kawasan hutan negara.
Kepala Dislutkan Kalsel, Rusdi Hartono, menyebutkan pihaknya menanam langsung 113.000 pohon mangrove di lahan seluas 20,3 hektare yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan sebagian Jorong.
“Penanaman terbanyak dilakukan di Kabupaten Tanah Laut dengan 93.000 pohon di lahan 16,7 hektare, sedangkan di Tanah Bumbu tepatnya di Sungai Loban ditanam 20.000 pohon di lahan 3,6 hektare,” ujar Rusdi di Banjarbaru, Senin (23/6/2025).
Adapun kawasan pesisir di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala tidak menjadi sasaran program karena sebagian besar masuk dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.
Program ini juga menggandeng kelompok masyarakat lokal, mulai dari penyediaan bibit, penanaman, hingga pemeliharaan pohon mangrove pasca tanam.
“Masyarakat kita libatkan penuh. Mereka sudah dibentuk dalam kelompok, diberi edukasi, dan dibuatkan MoU sebagai mitra dalam pengawasan dan pelestarian,” jelas Rusdi.
Rehabilitasi mangrove ini bukan hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tapi juga memperkuat keberlanjutan kawasan budidaya perikanan. Rusdi menyebut, idealnya satu hektare lahan budidaya didukung oleh tiga hektare hutan mangrove.
Beberapa lokasi juga diarahkan menjadi kawasan ekowisata berbasis mangrove yang dikelola bersama oleh desa dan kelompok masyarakat.
Rusdi menambahkan, seluruh penanaman dilakukan sesuai musim tanam mangrove, yakni antara Maret hingga akhir Mei. Di luar musim itu, kondisi cuaca dan tingkat keberhasilan tumbuh bibit dinilai tidak optimal.
