SURABAYA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK menegaskan bahwa kunci utama pengendalian inflasi adalah sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kebijakan ekonomi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Pernyataan itu disampaikan Supian HK saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalsel Tahun 2025 di Hotel Sheraton Surabaya, Rabu (15/10).
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalsel yang secara konsisten melibatkan DPRD dalam forum strategis seperti ini, karena menurutnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.
“Inflasi yang terkendali adalah tanda kesejahteraan rakyat yang terjaga. Kita harus bekerja lintas sektor dan lintas daerah, agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang HBKN dan Nataru,” ujarnya.
Supian juga menekankan bahwa stabilitas harga tidak semata-mata urusan ekonomi, tetapi cerminan dari ketenangan dan kesejahteraan sosial masyarakat Banua. Karena itu, ia mendorong agar TPID kabupaten/kota lebih aktif melakukan pemantauan lapangan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi.
“Inflasi bisa dikendalikan kalau semua bergerak bersama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi gerakan bersama untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan High Level Meeting TPID se-Kalsel 2025 turut dihadiri Gubernur Kalsel Muhidin, unsur Forkopimda, serta para kepala daerah.
Dengan tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dalam Rangka Antisipasi Peningkatan Permintaan Bahan Pokok Penting Menjelang HBKN dan Nataru Tahun 2025”, forum ini menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat di Kalimantan Selatan.[]
