Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan resmi mengesahkan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna ke-28, Selasa (25/11/25). Penetapan ini menjadi penanda arah kebijakan pembangunan Kalsel untuk tahun mendatang, sekaligus jawaban atas tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, yang kemudian memberikan kesempatan kepada Badan Anggaran menyampaikan laporan hasil pembahasan RAPBD melalui Wakil Ketua DPRD, Muh. Alpiya Rakhman.
Alpiya menyampaikan bahwa pembahasan RAPBD 2026 berlangsung intensif antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Banggar bersama TAPD telah melakukan serangkaian rapat intensif untuk memastikan RAPBD 2026 tersusun secara komprehensif dan sesuai arah kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tahun anggaran 2026 menuntut penyesuaian komposisi belanja dan kebijakan fiskal akibat menurunnya pendapatan transfer pusat. Penyesuaian ini perlu dilakukan agar APBD tetap realistis sekaligus mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas daerah.
Banggar juga merekomendasikan optimalisasi pendapatan asli daerah, efisiensi belanja, serta penguatan sektor layanan dasar sebagai fokus utama.
Gubernur Kalsel, Muhidin, menyampaikan pendapat akhirnya setelah persetujuan bersama ditandatangani. Ia menegaskan prioritas pembangunan yang menjadi arah kerja pemerintah daerah pada tahun 2026.
“Pemerintah Provinsi menempatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemantapan ekonomi, dan konektivitas wilayah sebagai prioritas pembangunan daerah,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor-sektor strategis.
“Industri, UMKM, pertanian, dan pariwisata akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing Kalsel dalam menghadapi tantangan pembangunan,” tambahnya.
Gubernur menutup dengan ajakan untuk menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan APBD 2026 bergantung pada komitmen bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Banua.
Dengan disetujuinya APBD Tahun Anggaran 2026, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel menegaskan komitmen menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat layanan publik, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalsel.
