Infrastruktur Dominasi Musrenbang Kecamatan Halong, Bahas 98 Usulan Pembangunan RKPD 2027

Diposting pada

Balangan, Isu pembangunan infrastruktur mendominasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Halong yang membahas sebanyak 98 usulan pembangunan dari seluruh desa di wilayah Kecamatan Halong sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2027.

Musrenbang Kecamatan Halong digelar di Aula Kantor Kecamatan Halong, Kamis (29/1/2026), dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Balangan, Nanang As’ari, menyampaikan seluruh usulan desa akan melalui tahapan verifikasi serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah.

“Usulan akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta prioritas pembangunan Kabupaten Balangan agar program yang dihasilkan lebih terarah, terukur, dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, proses Musrenbang menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan selaras antara perencanaan desa, kecamatan, dan kabupaten.

Sementara itu, Staf Seksi Pembangunan Kecamatan Halong, Samsul Arifit, menyebut Musrenbang kecamatan merupakan forum strategis dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah.

“Forum ini memastikan perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, bersifat aspiratif dan partisipatif, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Dalam forum tersebut, salah satu aspirasi disampaikan Kepala Desa Uren, Moses Situmorang, yang mengusulkan empat program prioritas, di antaranya pengembangan sektor peternakan, peningkatan infrastruktur jalan, serta pemasangan penerangan jalan umum.

“Jalan di desa kami merupakan jalur nasional Kalsel–Kaltim dan cukup padat. Namun kondisi badan jalan dan penerangan masih minim sehingga perlu perhatian demi keselamatan pengguna jalan,” ungkapnya.

Ia berharap usulan tersebut dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2027 guna mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas lintas wilayah yang aman dan lancar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *