Banjarmasin — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Supian HK tidak membiarkan mahasiswa bicara di depan pagar. Senin (15/6/2026), ia bersama Wakil Ketua DPRD H. Kartoyo dan H. Alpiya Rakhman membuka pintu Gedung DPRD Kalsel dan duduk berdialog langsung dengan Aliansi BEM se-Kalimantan Selatan.
Sejumlah anggota DPRD Kalsel turut hadir dalam dialog itu — Mustaqimah, Jihan Hanifha, H. Jahrian, H. Rahimullah, Aulia Azizah, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, Umar Sadik, H. Maulana, dan Sadam Husin Nafarin.
Mahasiswa datang membawa tuntutan yang tidak ringan: penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, pembatalan kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok, penolakan revisi UU Polri, serta peningkatan kesejahteraan pendidikan di wilayah terpencil. Mereka juga meminta anggota DPR RI dapil Kalimantan Selatan hadir langsung mendengar aspirasi itu.
Supian HK merespons dengan jujur soal batas kewenangan. “Tugas kami memfasilitasi, karena ini bukan masalah perda, bukan masalah pergub — ini adalah masalah undang-undang, seperti MBG, seperti kenaikan BBM, pendidikan, ini banyak. Kita ini sebagai pendengar, sampaikan aspirasi itu,” ujarnya.
Ia berkomitmen mengupayakan agar anggota DPR RI dapil Kalsel dapat dihadirkan untuk berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa — memastikan aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti di tingkat provinsi.
