BANAJRMASIN – Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, secara langsung menemui massa aksi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan yang menggelar unjuk rasa damai di halaman Kantor Gubernur, Jumat (2/5/2025).
Di bawah pengawalan aparat keamanan dari Polres Banjarbaru, Polda Kalsel, dan Satpol PP, aksi berlangsung tertib dan kondusif. Mahasiswa membawa poster berisi pesan moral dan edukatif, serta menyampaikan orasi secara bergantian untuk menyerukan pembenahan sektor pendidikan di daerah.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan lima poin tuntutan utama, yaitu:
1. Evaluasi tata kelola dan sistem pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),
2. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik,
3. Penyelesaian ketimpangan infrastruktur pendidikan,
4. Evaluasi terhadap program makanan bergizi gratis,
5. Peningkatan anggaran pendidikan untuk mendongkrak Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
Gubernur Muhidin menyambut baik aspirasi tersebut dan menyatakan komitmen Pemprov Kalsel untuk terus berbenah dalam memajukan dunia pendidikan. Ia menyebut, saat ini hanya dua sekolah di Kalimantan Selatan yang masuk kategori daerah 3T, dan pihaknya tengah menyiapkan langkah percepatan pembangunan pendidikan di wilayah tersebut.
“Pemprov Kalsel terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru, termasuk melalui pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK. Pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp300 miliar dari pusat untuk program makanan bergizi gratis,” jelas Gubernur.
Gubernur juga mengapresiasi sikap kritis dan santun para mahasiswa. Ia menegaskan bahwa masukan dari kalangan muda akan dijadikan catatan penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan.
“Kami terbuka terhadap masukan dari mahasiswa. Kritik konstruktif seperti ini adalah wujud kepedulian dan semangat kolaboratif demi masa depan pendidikan kita,” ujarnya.
Koordinator lapangan aksi, Rama, menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menentang pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap mutu pendidikan di daerah.
“Kami membawa suara ribuan mahasiswa dan masyarakat Kalsel. Ini bentuk kepedulian kami agar pendidikan tidak diabaikan,” tegasnya.
Aksi ini pun menjadi contoh nyata bahwa dialog antara mahasiswa dan pemerintah bisa dilakukan secara terbuka, damai, dan membangun, demi kemajuan pendidikan dan masa depan generasi muda Banua.
