Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna Ke 32 Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Balangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Senin (16/06/2025).
Dalam penyampaiannya, Pahrul perwakilan Fraksi PPP mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Balangan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2024. Raihan ini merupakan yang ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Pemkab Balangan.
“Prestasi ini membanggakan bagi kita semua. Ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Balangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),” ujar Pahrul.
Pada tahun anggaran 2024, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp4,18 triliun, dengan realisasi mencapai Rp4,32 triliun, atau 103,38 persen dari target. Capaian ini dinilai sebagai indikator positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
“Keberhasilan ini layak diapresiasi. Namun, kami mendorong agar ke depan peningkatan pendapatan bisa melebihi 10 persen dari yang dianggarkan, agar ruang fiskal untuk membiayai belanja prioritas masyarakat semakin besar,” tambahnya.
Meski pendapatan melampaui target, Fraksi PPP menyoroti realisasi belanja daerah yang dinilai belum optimal. Dari total anggaran belanja sebesar Rp4,07 triliun, hanya terealisasi sekitar Rp3,58 triliun, atau 87,82 persen. Artinya, terdapat sekitar Rp496,27 miliar belanja yang tidak terserap.
“Angka deviasi sebesar 12,18 persen ini cukup besar. Kami berharap pada tahun anggaran 2025, realisasi belanja bisa ditekan agar sisa anggaran tidak melebihi 5 persen,” tegas Pahrul.
Lebih lanjut, Fraksi PPP juga menyoroti besarnya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang tercatat mencapai Rp637,9 miliar. Menurut Pahrul, angka tersebut melebihi batas ideal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Dana sebesar itu seharusnya bisa lebih dimanfaatkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Kami mendorong agar pengelolaan anggaran di tahun-tahun mendatang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Fraksi PPP berharap capaian WTP ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
