Pemerintah Kabupaten Balangan mengikuti proses verifikasi lapangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 yang berlangsung secara hibrid—menggabungkan luring dan daring—di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari penilaian nasional untuk menilai keseriusan daerah dalam menciptakan lingkungan aman, ramah, dan inklusif bagi anak.
Bupati Balangan yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sufriannor menegaskan, komitmen terhadap perlindungan anak tidak semata-mata untuk memenuhi indikator KLA, tetapi juga menjadi bagian dari visi pembangunan daerah.
“Balangan terus memperkuat kelembagaan serta kerja lintas sektor demi pemenuhan hak anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan khusus,” ujarnya di Paringin Selatan, Selasa (20/5/2025).
Sufriannor menambahkan, verifikasi dilakukan melalui kombinasi pemeriksaan dokumen, peninjauan kebijakan, hingga kunjungan langsung ke sejumlah layanan anak di Balangan.
Tim verifikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjelaskan, tujuan verifikasi adalah memastikan kesesuaian data dengan kondisi lapangan sekaligus mengukur dampak nyata kebijakan bagi anak-anak. Proses penilaian mencakup 26 indikator dalam lima klaster utama, yaitu: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan budaya ramah anak, serta perlindungan khusus.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala DP3A P2KB PMD Balangan, Bejo Priyogo, menekankan pentingnya perlindungan hak anak agar terhindar dari salah asuh.
“Pemenuhan hak anak harus dijaga sejak lahir hingga usia 18 tahun. Pemerintah, keluarga, dan khususnya orang tua perlu bersama-sama memastikan hal ini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan orang tua untuk aktif mengawasi serta membatasi penggunaan gawai oleh anak sebagai bentuk perlindungan terhadap tumbuh kembang mereka.
