Editor : Almin Hatta
BANJARMASIN – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Banjarmasin menyerukan kepada pemenang (Pilkada) di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kota Banjarmasin, agar berani transparan dalam mengelola keuangan daerah. Serta berani memberantas korupsi, pro terhadap lingkungan, dan melawan intoleransi dalam mewujudkan semangat kebhinekaan.
“Rakyat bahkan punya hak penuh untuk melakukan kontrol, mengkritisi, hingga menagih janji-janji kampanye politik kepada siapa pun paslon (pasangan calon) yang terpilih dalam ajang Pilkada serentak di Kalsel dan khususnya Kota Banjarmasin,” tegas Ketua GMNI Banjarmasin Bayu Hendra Kusuma, Kamis (10/12/2020).
Menurut Bayu, jika pemenang pilkada nantinya tidak mampu merealisasikan janji program-program manisnya, maka akan dikatakan gagal dalam memimpin.
Paslon yang terpilih, lanjut Bayu, harus segera menyerap suara aspirasi rakyat dari semua lini profesi tanpa pandang bulu. Mereka harus terjun bersama rakyat dan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan rakyat itu sendiri.
“Bukan kebijakan yang lahir dari keinginan atas penyalahgunaan kekuasaan untuk menindas hak rakyat,” katanya.
Pilkada, lanjut Bayu, tentu saja bisa menjadi penentu nasib rakyat. Namun rakyat tidak boleh menitipkan nasibnya di kolom suara penentu.
“Rakyat mesti memilih pemimpin secara analisis, track record atau rekam jejak masing pasangan calon yang punya prestasi, yang punya kemampuan, yang memiliki tanggung jawab, agar tidak sekadar mengobral janji, memilih yang visioner,” ujarnya.
Bayu menilai, dilema dalam Pemilu adalah angka golput tiap kali tidak menurun. Angka golput justru semakin meningkat. Hal ini juga merupakan krisis kepercayaan publik terhadap pemimpin saat ini.
“Belum lagi di tengah situasi Pandemi covid-19 yang sulit untuk massa berkerumun, yang tertuang Peraturan KPU No 13 tahun 2020,” katanya.[]
