BATULICIN – Untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat bukanlah hal yang mudah.
Demikian ditegaskan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), HM Zairullah Azhar, yang mengaku harus bolak-balik berjuang ke DPR RI dan Kementerian, supaya Kabupaten Tanbu mendapatkan DAK demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bumi Bersujud.
Pernyataan Bupati Zairullah ini merupakan buntut dari Walkout-nya Fraksi Gerindra dari Rapat Paripurna Pembahasan APBD Tanbu Tahun 2023 yang digelar Senin (31/10/2022) kemarin.
Bupati Zairullah menyebutkan tidak mengetahui secara pasti, apa alasan Fraksi Gerindra melakukan hal tersebut.
Menurut Bupati Zairullah, jika hal itu terkait DAK yang dananya dimaksudkan untuk kepentingan rakyat, maka Pemerintah Pusat pada tahun berikutnya tidak akan memberikan lagi. Maka yang dirugikan tentu masyarakat Tanbu sendiri.
“Untungnya ada 4 Fraksi yang terus berjuang dan mempertahankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
“Hanya saja, jika fraksi yang walkout tersebut tidak menandatangani dan tetap konsisten tidak menyetujui RAPBD, tentu ada risiko yang dihadapi. Mereka tidak akan menerima gaji di tahun 2023,” imbuhnya.
Bupati Zairullah menjabarkan, bantuan DAK tersebut adalah dana khusus yang dibahas di tingkat pusat, yang kemudian diberikan kepada daerah-daerah tertentu.
“Dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), hanya ada beberapa daerah yang menerima dana dari pusat. Diantaranya Kabupaten Tanbu,” ucapnya.
Bupati Zairullah menegaskan, dana pusat tersebut sudah jelas peruntukannya beserta kode rekeningnya. Sehingga dana itu tidak bisa diutak-atik, dan murni untuk kepentingan masyarakat.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Tanbu dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2023 itu, Bupati Zairullah menyampaikan ucapan terima kasih karena Pemerintah Daerah dan 4 Fraksi DPRD Tanbu telah menemui kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.
Diketahui, sebelum rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H Supiansyah itu langsung mendapatkan instrupsi dari Boby Rahman dari Fraksi Gerindra yang meminta rapat paripurna ditunda.
Menurut Boby, pihak pemerintah belum menjelaskan secara rinci perubahan RAPBD, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran 2023.()
Editor : Almin Hatta
