PENERAPAN kebijakan mengenai check point di sejumlah titik masuk antarkabupaten maupun provinsi di Bartio Timur mendapat perhatian dari anggota pansus Covid-19.
Anggota pansus Covid-19, H. Cilikman Jakri mengatakan bahwa penerapan check point kurang maksimal. Pertama, petugas tidak dilengkapi dengan APD dan hanya diberi uang transport Rp50.000, padahal mereka menghadapi hal yang berbahaya.
“Petugas posko seharusnya dilengkapi dengan APD yang memadai karena mereka merupakan garda terdepan dalam menekan angka positif Covid-19 yang disebabkan oleh orang luar kabupaten Bartim. Tugas mereka cukup berat karena harus menjaga dengan ketat titik masuk ke kabupaten Bartim, serta mengecek setiap kendaraan yang akan melintas”, ungkap H. Cilik, Anggota DPRD Bartim.
H. Cilik juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk penanganan Covid-19 disertai dengan penganggaran APD.
“Saya harap hal ini dapat difungsikan semaksimal mungkin, kalau petugas posko tidak dilengkapi APD akan menyulitkan dikemudian hari. Kalau memang sudah ditetapkan protokol kesehatan, jangan setengah-setengah”, terang H. Cilik. (grm/nun)
