Editor: Almin Hatta
BATULICIN – Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus pelantikan pengurus di Ruang Bersujud Kantor Bupati Tanbu, di Gunung Tinggi, Batulicin, Senin (26/10/2020).
Sebanyak 12 orang pengurus organisasi lintas agama dan daerah itu dikukuhkan oleh Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanbu Dr H Ambo Sakka.
Bupati Tanbu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Ambo Sakka antara lain menyatakan, dengan kepengurusan FKUB Kalsel yang baru ini, akan semakin meningkatkan partisipasi bagi pemuka agama dan tokoh masyarkat dalam pembinaan kerukunan umat beragama di Bumi Bersujud.
Menurut Bupati, sebagai wilayah yang relatif cepat tumbuhnya permukiman baru dan penduduk yang semakin beragam dengan mobilitas tinggi, maka Kabupaten Tanbu sangat rentan terhadap terjadinya gesekan antar umat beragama.
“Berkenaan dengan hal tersebut, saya berharap kepengurusan FKUB yang baru ini, dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban kehidupan bermasyarakat,” katanya.
Selain itu, lanjut Bupati, FKUB hendaknya dapat menjadi wadah dialog para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan menjadi media dalam menampung aspirasi masyarakat, guna menjaga kerukunan antar umat beragama.
Ambo Sakka menambahkan, Bupati Tanbu telah menitipkan pesan kepada pengurus, bahwa dasar pembentukan FKUB itu adalah keputusan bersama Menteri Dalam Negeri RI serta Menteri Agama RI.
“Maka di situlah jelas bahwa ada tanggung jawab dalam kepengurusan FKUB,” ujarnya.
FKUB, papar Ambo Sakka, dapat menjadi sebuah gambaran bahwa Tanah Bumbu memberikan keunikan tersendiri dalam hal budaya maupun karakteristiknya.
“Tanah Bumbu sangatlah kompleks dan plural. Semua suku dan agama ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Termasuk warna ras dan budaya, yang turut menghiasi. Kerena itu, FKUB diharapkan bisa menciptakan kerukunan di Bumi Bersujud ini,” tegasnya.
Ambo Sakka dalam kesempatan tersebut mengingatkan, di tahun 2020 Propinsi Kalsel sedang melaksanakan hajatan demokrasi, yakni Pilkada serentak secara langsung.
“Situasi ini adalah hajatan demokrasi bagi kita semua. Tapi perlu diingat, agenda ini bisa saja menjadi benih perpecahan, dengan catatan kalau kita tak satu pandangan menyikapi Pilkada ini,” ucapnya.
Justru itu, sambunnya, Pemerintah Daerah sangat berkepentingan untuk menitip pesan kepada para tokoh agama tentang bagaimana FKUB menjembatani terciptanya sebuah kedamaian dalam bingkai persatuan dan kesatuan di Kabupaten Tanah Bumbu ini.
“Kita ketahui bersama, semua dilindungi undang-undang. Termasuk dalam menentukan pilihan, turut dilindungi undang undang. Untuk itu, mari kita konsekuen melaksanakan undang undang itu. Kalau kita konsekuen dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, insya Allah akan membawa keberkahan bagi masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, “Kita berharap semoga suasana politik dalam pelaksanaan Pilkada bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita berharap tidak ada gejolak yang menimbulkan perpecahan. Kita berharap semua berjalan dalam damai, sesuai harapan bersama,” tutupnya.[]
