Editor : Almin Hatta
BATULICIN – Sejumlah kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang terdampak musibah banjir, menyisakan berbagai persoalan yang sejatinya harus ditangani secara serius.
Sehubungan dengan hal tersebut, digelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Bantuan Bencana Alam, yang dipimpin Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar ST, di ruang BPBD Propinsi Kalsel, Jum’at (22/1/2021).
Rakor ini diikuti secara virtual oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) H Ready Kambo bersama Asisten Bidang Pemerintahan Ir Mariani, di ruang DLR Kantor Bupati Tanbu.
Rapat virtual tersebut terhubung juga dengan Danrem 101/Antasari Brigadir Jenderal TNI Firmansyah, serta
melibatkan pihak Dinas Sosial dan BPBD seluruh kabupaten/kota yang terdampak Banjir.
Dalam siaran virtual Rakor tersebut, dari pihak Dinas terkait menyampaikan kondisi korban. Diantaranya diperlihatkan betapa susahnya penyaluran bantuan akibat susahnya akses menuju lokasi warga yang terjebak genangan, serta mengharuskan adanya penggunaan helikopter untuk menuju titik tertentu.
Begitu pula yang disampaikan Danrem, dengan hasil laporannya melalui beberapa Kodim. Antara lain laporan dari Kodim Hulu Sungai Utara dan wilayah Balangan, yang memperlihatkan bahwa curah hujan sangat tinggi. Untuk itu kebutuhan sembako dan obat-obatan sangat diperlukan.
“Untuk wilayah Kodim Hulu Sungai Selatan, kemarin telah terjadi longsor. Tapi sekarang sudah bisa tertangani. Persoalannya hanya pada keterbatasan BBM, dan semoga ini bisa ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah,” jelas Danrem.
Sedangkan kondisi di wilayah Kodim Hulu Sungai Selatan, disebutkan bahwa kebutuhan yang mendesak adalah dapur lapangan, tenda serbaguna, velbad maupun tandon.
“Pada hari kemarin kami memerintahkan kepada Kodim HSS agar mensuport segala kekurangan yang ada di Kabupaten. Begitu juga laporan dari Marabahan, bahwa air mulai surut. Namun untuk kebutuhan mendesak adalah tabung Gas LPG dan sembako,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Pj Sekda Kalsel mengajak masing-masing kabupaten agar terus mencermati kondisi di lapangan. Sehingga penyeluran bantuan kepada korban sesuai apa yang diminta masyarakat.
“Melihat dari kondisi rusaknya infrastruktur, termasuk perumahan di berbagai wilayah yang terdampak banjir, maka segala kerusakannya akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui BNPB,” ujarnya.
