BANJARMASIN – Setiap fraksi di DPRD Kalsel menyampaikan pandangannya atas penjelasan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan pengelolaan keuangan daerah, dalam rapat paripurna, Rabu (8/6).
Pandangan Fraksi Gerindra disampaikan Fajri. Mereka mendukung jika pengendalian keuangan daerah segera dibuatkan dasar hukum melalui peraturan daerah (perda). Soal pertanggungjawaban APBD, mereka memprediksi masih dapat ditingkatkan.
Fraksi Nasdem, melalui Gusti Miftahul Chotimah, mengingatkan perencanaan, penganggaran, dan target APBD menjadi faktor penting untuk mewujudkan penggunaan keuangan yang tepat sasaran.
Fahrin Nizar, mewakili Fraksi PDIP, menyampaikan, pejabat pengelola keuangan daerah sebagai eksekutor utama, memiliki peran vital dalam mewujudkan output maksimal dari pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah provinsi juga diingatkan untuk lebih menggali potensi-potensi daerah pada tahun-tahun mendatang. Seperti yang diungkapkan Fraksi PAN melalui Syahrudin.
“Untuk peningkatan pendapatan daerah dan nantinya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Persatuan Nurani Demokrat (PND) mengharapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 bisa diarahkan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi masa transisi pandemi ke endemi.
“Perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap berbagai program yang ada dalam tahun anggaran 2022, dan pemberian stimulus pemulihan ekonomi perlu terus ditingkatkan,” ucap Asbullah, mewakili Fraksi PND.
Adapun Fraksi PKB, melalui Suripno Sumas, mengingatkan jika penilaian laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karenanya, Pemprov Kalsel harus lebih optimal lagi dalam mengembangkan potensi daerah agar pendapatan daerah selalu meningkat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Fraksi Golkar juga demikian, melalui Sahrujani, disampaikan jika pendapatan asli daerah harus lebih dioptimalkan lagi, mengingat masih banyak potensi yang dapat dijadikan sumber penerimaan pendapatan (PAD).
“Pada sektor dana transfer dari pemerintah pusat harus dapat dan mampu dioptimalkan baik pada sektor dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, program strategis yang menjadi unggulan Kalsel dapat terlaksana sesuai harapan,” ujarnya.
Di sisi lain, Fraksi PKS, dengan pembicaranya Gusti Rosyadi Elmi menyampaikan jika pihaknya juga mendorong penggunaan APBD lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.[]
