Sejumlah aspirasi masyarakat Kabupaten Balangan mengemuka dalam pertemuan strategis antara Anggota DPRD Kabupaten Balangan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Supianor, dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi NasDem, Harry Khairil Hadi.
Pertemuan yang berlangsung pada Minggu, 12 Januari 2025 ini menjadi wadah penting untuk menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan tingkat provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Supianor menyuarakan sejumlah permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat Balangan. Mulai dari kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan provinsi, peningkatan kualitas layanan publik, hingga persoalan air bersih yang hingga kini masih dirasakan sebagian warga.
“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat Balangan bisa didengar dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegas Supianor.
Ia secara khusus menyoroti kondisi jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurutnya, akses jalan yang baik akan menjadi tulang punggung bagi mobilitas warga dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain infrastruktur, pengelolaan sumber daya air juga menjadi perhatian. Supianor menyampaikan perlunya sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam memastikan keberadaan dan pemanfaatan sumur bor agar efektif memenuhi kebutuhan air bersih, baik untuk konsumsi maupun pertanian.
Menanggapi hal tersebut, Harry Khairil Hadi menyampaikan komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperhatikan dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Ia menilai bahwa kolaborasi antar tingkatan DPRD sangat penting demi memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap diskusi ini menjadi langkah awal yang baik untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Balangan,” ujar Harry.
Sebagai langkah tindak lanjut, kedua belah pihak sepakat menyusun rencana kerja konkret. Termasuk di dalamnya, pengumpulan data secara lebih menyeluruh serta penjadwalan pertemuan lanjutan untuk membahas teknis pelaksanaan program yang akan diajukan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi antara DPRD kabupaten dan provinsi, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan membawa dampak positif nyata bagi masyarakat Balangan.
DPRD Balangan Jembatani Aspirasi Masyarakat ke DPRD Provinsi Kalsel
Sejumlah aspirasi masyarakat Kabupaten Balangan mengemuka dalam pertemuan strategis antara Anggota DPRD Kabupaten Balangan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Supianor, dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi NasDem, Harry Khairil Hadi.
Pertemuan yang berlangsung pada Minggu, 12 Januari 2025 ini menjadi wadah penting untuk menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan tingkat provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Supianor menyuarakan sejumlah permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat Balangan. Mulai dari kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan provinsi, peningkatan kualitas layanan publik, hingga persoalan air bersih yang hingga kini masih dirasakan sebagian warga.
“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat Balangan bisa didengar dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegas Supianor.
Ia secara khusus menyoroti kondisi jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurutnya, akses jalan yang baik akan menjadi tulang punggung bagi mobilitas warga dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain infrastruktur, pengelolaan sumber daya air juga menjadi perhatian. Supianor menyampaikan perlunya sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam memastikan keberadaan dan pemanfaatan sumur bor agar efektif memenuhi kebutuhan air bersih, baik untuk konsumsi maupun pertanian.
Menanggapi hal tersebut, Harry Khairil Hadi menyampaikan komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperhatikan dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Ia menilai bahwa kolaborasi antar tingkatan DPRD sangat penting demi memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap diskusi ini menjadi langkah awal yang baik untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Balangan,” ujar Harry.
Sebagai langkah tindak lanjut, kedua belah pihak sepakat menyusun rencana kerja konkret. Termasuk di dalamnya, pengumpulan data secara lebih menyeluruh serta penjadwalan pertemuan lanjutan untuk membahas teknis pelaksanaan program yang akan diajukan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi antara DPRD kabupaten dan provinsi, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan membawa dampak positif nyata bagi masyarakat Balangan.
