BANJARBARU – Aula Idham Chalid di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan menjadi saksi pertemuan penting pada Senin (10/2/2025), saat Gubernur H. Muhidin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh pejabat tinggi di lingkup Pemprov Kalsel. Dalam forum ini, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari efisiensi anggaran hingga penyelesaian masalah yang tengah dihadapi oleh masing-masing SKPD.
Didampingi Plh. Sekretaris Daerah Syarifuddin dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dinansyah, Gubernur Muhidin langsung menegaskan pentingnya menyelesaikan berbagai pemeriksaan yang tengah berlangsung, baik oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jika ada temuan dari hasil pemeriksaan, segera selesaikan. Begitu juga dengan berkas-berkas yang masih tertunda, harus segera dituntaskan. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Muhidin, mengingatkan para pejabatnya agar tidak lalai dalam administrasi keuangan daerah.
Tak hanya soal pemeriksaan, Gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi dalam penggunaan anggaran, khususnya untuk proyek-proyek yang menggunakan APBD. Ia meminta setiap SKPD melapor kepada Plh. Sekdaprov sebelum menjalankan kegiatan fisik, agar penggunaan anggaran tetap terkontrol dan efektif.
Dalam rakor ini, Muhidin kembali menegaskan bahwa program-program yang akan dijalankan harus benar-benar memiliki dampak besar bagi masyarakat.
“Saat ini kita harus memprioritaskan program-program utama, seperti kesehatan, penanganan sampah, inflasi, kemiskinan, pendidikan, dan stunting,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh SKPD untuk kembali menghidupkan Anjungan Kalsel di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
“Nanti dibuat jadwal agar semua SKPD bisa bergantian mengisi acara di Anjungan Kalsel. Kita harus kembali meramaikannya,” kata Muhidin.
Rakor ini juga menjadi ajang bagi para kepala dinas untuk menyampaikan laporan dan kendala di lapangan.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Rusdi Hartono, mengusulkan pengisian acara di Anjungan Kalsel dengan kuliner berbahan dasar ikan serta melaporkan bantuan alat perikanan, seperti perahu, bagi nelayan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Syamsir Rahman, mengajukan rencana distribusi 20 ton bibit bagi petani terdampak banjir dan program cetak sawah rakyat seluas 25.000 hektar.
Direktur Rumah Sakit Gigi Mulut Gusti Hasan Aman, drg. Teguh, mengusulkan pengadaan alat rontgen gigi yang sangat dibutuhkan.
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Fathimatuzzahra, melaporkan dampak penutupan sementara TPA Basirih yang menyebabkan lonjakan sampah di TPAS Banjarbakula serta kerja sama dengan PT Freeport untuk alokasi mangrove.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Galuh Tantri Narindra, mengingatkan pentingnya indeks penilaian Reformasi Birokrasi yang mencakup pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, investasi, pengendalian inflasi, serta pengembangan produk dalam negeri.
Di akhir rakor, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi ajang diskusi dan pencarian solusi bagi jalannya pemerintahan di Kalsel.
“Hari ini kita kumpulkan semua SKPD untuk mendengar langsung laporan, pendapat, serta kendala di lapangan. Ini semua demi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalsel,” pungkasnya.[]
