Banjarmasin — Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari BEM Se-Kalimantan Selatan di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (26/11/2025), berujung pada dialog terbuka antara perwakilan mahasiswa dan pimpinan dewan. Demonstrasi yang semula berlangsung di depan gerbang akhirnya dipindahkan ke Ruang Rapat Paripurna setelah pihak DPRD memutuskan untuk mengakomodasi massa aksi.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengatakan pemindahan forum dilakukan untuk menjaga suasana tetap kondusif dan memungkinkan dialog berlangsung lebih terarah.
“Alhamdulillah semua berjalan kondusif, karena mahasiswa adalah rakyat kita juga,” ujarnya. “Kalau di luar kadang suasananya lebih emosional, sementara di dalam kita bisa bicara secara rasional.”
Dialog berlangsung sekitar satu jam dengan dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD, antara lain Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rakhman, Ketua Bapemperda Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, serta anggota dewan Rosehan Noor Bahri, Ilham Noor, dan Agus Mulia Husin.
Dalam forum tersebut, Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kalsel (KUHAP) menyampaikan enam tuntutan utama. Isinya meliputi isu nasional hingga persoalan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam di Banua. Enam tuntutan tersebut mencakup:
-
DPR RI dan DPRD Kalsel diminta menyuarakan sikap kritis atas rancangan KUHAP yang dinilai mengandung pasal-pasal berpotensi melanggar HAM.
-
Penolakan atas penetapan Taman Nasional Meratus serta permintaan kajian sosial-ekologi yang komprehensif.
-
Penghentian total tambang ilegal serta penyidikan terbuka terkait pencemaran lingkungan dan perampasan tanah.
-
Audit lingkungan menyeluruh, penyediaan air bersih darurat, perbaikan infrastruktur rusak akibat tambang, dan pemulihan hak masyarakat adat.
-
Penolakan implementasi kebijakan BBM dan permintaan kajian ulang untuk menjamin kualitas dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.
-
Mendesak Presiden dan DPR RI mengesahkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Supian HK menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan diproses melalui mekanisme resmi di internal DPRD. Isu yang bersifat nasional akan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui komisi-komisi terkait.
“Kami tindak lanjuti, karena kami berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Ini kolaborasi yang baik, terima kasih kepada mahasiswa,” tegasnya.
Dialog yang berlangsung di ruang paripurna tersebut menjadi catatan penting tersendiri, menandai ruang pertemuan antara legislatif dan mahasiswa yang berjalan tanpa ketegangan. Sebuah momen yang menunjukkan bahwa jalur aspirasi masih terbuka lebar di tengah dinamika demokrasi Banua.[]
