Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kabupaten Balangan menjadi momentum penting bagi jajaran Adhyaksa untuk mempertegas komitmen menjaga integritas dan profesionalisme. Upacara dipusatkan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Balangan, Paringin Selatan, pada Selasa 9 Desember 2025.
Kegiatan berlangsung khidmat dengan pengibaran bendera dan pengucapan Tri Krama Adhyaksa, yang menandai komitmen para insan Kejaksaan untuk menjunjung nilai-nilai dasar dalam penegakan hukum. Peringatan ini juga menjadi sarana refleksi atas tugas besar Kejaksaan dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.
Amanat Jaksa Agung RI dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Tiyas Widiarto, yang memimpin langsung jalannya upacara.
“Korupsi adalah ancaman nyata terhadap pembangunan. Pemberantasan korupsi bukan sekadar tindakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya mencapai tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi fondasi utama agar sumber daya negara dikelola dengan benar dan kembali kepada masyarakat.
“Penguatan integritas serta tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan langkah penting agar pemanfaatan sumber daya negara benar-benar kembali kepada masyarakat. Berbagai bentuk praktik korupsi yang masih terjadi telah menjadi tantangan serius dalam upaya pembangunan,” lanjutnya.
Tiyas juga memaparkan potensi kerugian negara akibat korupsi yang pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp279,9 triliun. Angka ini menggambarkan besarnya dampak korupsi terhadap pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.
“Karena itu, Kejaksaan akan terus memperkuat penegakan hukum menghadapi pola korupsi modern yang semakin kompleks. Integritas menjadi kunci agar sektor-sektor vital perekonomian tetap terlindungi dan pembangunan berjalan adil bagi seluruh rakyat,” ujarnya.
Melalui peringatan Hakordia ini, Kejaksaan Negeri Balangan bersama seluruh jajaran Adhyaksa di Kalsel diharapkan semakin kokoh menjalankan tugas penegakan hukum dengan integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
