Kotabaru – Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos menghadiri penandatanganan kontrak lanjutan proyek strategis pembangunan Jembatan Pulau Laut yang digelar di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (30/03/2026).
Penandatanganan kerja sama skema tahun jamak (multiyear) ini melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan tersebut turut disaksikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Bupati Kotabaru Muhammad Rusli, serta Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Pulau Laut bukan sekadar proyek fisik, tetapi menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
“Proyek ini akan membuka akses, memangkas waktu tempuh, serta mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui skema pembiayaan multiyear, proyek ini dirancang agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan hingga selesai. Untuk pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing mengalokasikan Rp100 miliar per tahun, sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp550 miliar per tahun, dengan total Rp750 miliar per tahun untuk pembangunan bagian sisi jembatan. Adapun pembangunan bagian tengah akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai sekitar Rp3 triliun.
Gubernur berharap proyek ini dapat rampung sesuai target pada tahun 2028. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dari seluruh pemerintah daerah agar pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai standar kualitas.
Jembatan Pulau Laut sendiri diproyeksikan menjadi penghubung utama yang memperkuat konektivitas wilayah, sekaligus mendorong sektor unggulan seperti perdagangan, logistik, perikanan, hingga pariwisata.
Kehadiran Bupati Kotabaru dalam penandatanganan kontrak lanjutan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.[]
