BANJARBARU – Gubernur Muhidin menyaksikan penandatanganan kontrak lanjutan pembangunan jembatan penghubung daratan Kalimantan dengan Pulau Laut di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Senin (30/3/2026). Proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut ditargetkan rampung pada 2028.
Penandatanganan kontrak dilakukan antara perwakilan kerja sama operasi (KSO) dan Kepala Dinas PUPR Kalsel selaku pengguna anggaran, sebagai bagian dari percepatan pembangunan jembatan yang telah lama diharapkan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Muhidin meminta kontraktor segera memulai pekerjaan fisik agar serapan anggaran dapat berjalan lebih cepat. Ia menargetkan jembatan penghubung tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat pada 2028.
“Diharapkan tahun 2028 jembatan penghubung ini benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat Kalimantan Selatan khususnya, dan pengguna lainnya,” ujarnya.
Menurut Muhidin, kelanjutan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program prioritas sesuai visi dan misi pemerintah provinsi bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
Proyek ini dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Kedua kabupaten tersebut turut berpartisipasi dalam pembiayaan masing-masing sebesar Rp100 miliar melalui APBD.
Selain proyek jembatan, Gubernur juga menyebut sejumlah program prioritas lain, seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), stadion internasional terpadu dengan kawasan hutan lindung, serta pembangunan jalan poros sepanjang sekitar 30 kilometer yang menghubungkan Banjarbaru ke kawasan Banua Anam.
Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dan Bupati Kotabaru Muhammad Rusli atas komitmen bersama dalam mendukung proyek strategis tersebut.
Jembatan penghubung ini ditargetkan meningkatkan konektivitas antardaerah di Kalimantan Selatan, mempercepat arus logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Infrastruktur dengan total panjang sekitar 3.750 meter tersebut memiliki bentang utama tipe cable stayed sepanjang 350 meter dan lebar 24 meter.
Pembangunan bentang tengah mendapat dukungan pemerintah pusat sekitar Rp3 triliun, sementara sisanya berasal dari APBD provinsi dan kabupaten. Pengerjaan dilakukan secara bertahap dan melibatkan sejumlah kontraktor besar, dengan target penyelesaian pada 2028.[]
