BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan berbagai program penurunan tingkat pengangguran dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran yang digelar secara virtual, Rabu (1/4/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin mengikuti presentasi kepala daerah dari Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru.
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti 70 pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Peserta dibagi ke dalam enam wilayah, yakni Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua.
Dalam presentasinya, Syarifuddin memaparkan sejumlah program penurunan pengangguran terbuka yang selaras dengan visi dan misi Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
Ia menyebutkan, pada 2025 program perencanaan tenaga kerja terealisasi sebesar 96,48 persen dengan anggaran Rp168.122.000. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja mencapai realisasi 90,05 persen, sedangkan penempatan tenaga kerja terealisasi 96,58 persen.
“Tiga program tersebut masih terus dilanjutkan pada 2026,” ujarnya dalam presentasi daring di hadapan tim penilai.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga menjalankan kolaborasi strategis melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan berbagai pihak. Kerja sama tersebut antara lain melalui Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, kemitraan dengan Kamar Dagang dan Industri untuk program pemagangan, pelatihan bersama BPJS Ketenagakerjaan, kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja, serta sosialisasi peluang kerja luar negeri melalui BP2MI.
Pemprov Kalsel juga mengembangkan inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan, salah satunya melalui program Cafe Inklusi. Unit usaha sosial ini diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel sebagai bentuk pemberdayaan tenaga kerja inklusif dengan melibatkan anak berkebutuhan khusus.
Menurut Syarifuddin, upaya penurunan pengangguran tidak hanya dilakukan oleh Disnakertrans, tetapi juga didukung SKPD lain seperti Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, serta instansi terkait yang membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Tahapan awal penilaian dibuka oleh Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Setelah presentasi, proses akan dilanjutkan dengan validasi lapangan untuk memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Validasi tersebut menjadi bagian penting dalam penilaian, sekaligus memastikan program penurunan pengangguran yang dipaparkan benar-benar berjalan di daerah.[]
