TAMIANG LAYANG – Sekretaris Daerah Barito Timur Misnohartaku membacakan jawaban Bupati M. Yamin atas pandangan umum enam fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nur Sulistio, Senin (13/7/2026).
Pemerintah menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif seluruh fraksi dan menegaskan bahwa pandangan yang bersubtansi serupa dijawab secara bersamaan, sementara masukan spesifik akan dibahas sesuai materinya masing-masing.
Merespons Fraksi Golkar dan PDIP, pemerintah menyatakan sependapat mengenai perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan kualitas pembangunan lintas sektor.
Kepada Fraksi Gerindra, pemerintah menegaskan komitmen mengoptimalkan PAD dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah — salah satunya melalui penyertaan modal ke Bank Kalteng dalam bentuk aset non-tunai guna mendongkrak dividen daerah. Seluruh rekomendasi BPK RI juga akan ditindaklanjuti tepat waktu melalui Inspektorat.
Kepada Fraksi Perindo, Sekda menjelaskan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) TA 2025 digunakan untuk penanganan bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta tanggap darurat banjir di Barito Timur. Untuk SiLPA 2025, pemerintah sepakat memprioritaskan pemanfaatannya bagi pembangunan jalan poros desa, jembatan, beasiswa, pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan sesuai regulasi.
Masukan dari Fraksi PKB dan Fraksi Gabungan PSRD akan ditindaklanjuti dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Misnohartaku menegaskan, pada prinsipnya keenam fraksi telah menerima dan menyepakati agar pembahasan Raperda segera dilanjutkan. Tahap berikutnya adalah rapat gabungan komisi bersama TAPD dan tim teknis.
“Atas segala saran, pendapat, harapan, dan kritik yang bersifat konstruktif demi kemajuan Kabupaten Barito Timur, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya,” pungkasnya.[]
