Tamiang Layang – Bupati Barito Timur M. Yamin, bersama Forkopimda dan OPD terkait, mengikuti rapat koordinasi virtual antara pemerintah dan perusahaan pemegang HGU serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam penanggulangan puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026, Selasa (8/9/2026).
Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi dengan perusahaan pemegang HGU dan PBPH guna meningkatkan kesiapsiagaan, pencegahan, deteksi dini, serta kecepatan penanganan karhutla, sekaligus menghasilkan komitmen bersama menghadapi puncak kemarau.
Menkopolhukam Djamari Chaniago menekankan bahwa penanganan karhutla adalah tanggung jawab bersama — baik secara moral maupun dalam penegakan hukum.
Khusus Barito Timur, arahan difokuskan pada penguatan kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan, serta sinergi lintas sektor menghadapi ancaman karhutla. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan didorong makin siap mengantisipasi potensi karhutla di wilayah masing-masing.
Kesiapsiagaan personel, sarana-prasarana, pemantauan wilayah rawan, dan koordinasi cepat menjadi kunci mencegah kebakaran meluas.
“Pemerintah terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, perusahaan, dan seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan serta penanganan karhutla,” kata M Yamin.
Forum ini diharapkan menjaga Barito Timur tetap aman dan kondusif, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla.[]
