KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2026 di Aula Masjid Apung kawasan Siring Laut, Rabu (18/11/2026).
Peserta terdiri dari perwakilan perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, serta pejabat dan staf terkait. FGD bertujuan memberi asistensi, pendampingan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik guna memperkuat pemahaman aparatur dalam menjalankan reformasi birokrasi.
Asisten III Setda Kotabaru Anang Muhammad Zen, yang membacakan sambutan Sekda, menegaskan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah kunci tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Perbaikan harus terwujud lewat sistem, perilaku, dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat, sejalan dengan visi Kotabaru Hebat.
Ia meminta aparatur menjadi motor perubahan dengan mengedepankan integritas, disiplin, profesionalisme, keramahan, responsivitas, dan inovasi. Pelayanan publik, katanya, tidak cukup memenuhi tuntutan administrasi, tetapi harus sesuai standar dan bermanfaat bagi warga.
Narasumber utama adalah Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Akhmad Hasmy, serta Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalsel Irwan Yunizar. Diskominfo Kotabaru turut memaparkan materi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) sebagai kanal keluhan dan aspirasi masyarakat sekaligus bahan evaluasi layanan.
Ketua Panitia M. Octo Brahma Yogayana menyebut evaluasi diharapkan mengurangi keluhan masyarakat, baik yang disampaikan langsung maupun lewat kanal online.
Menurutnya, standar pelayanan dan SOP adalah pedoman sekaligus pengaman bagi perangkat daerah, tetapi yang lebih penting adalah perubahan perilaku dan budaya kerja pemberi layanan.
Aspek yang dievaluasi meliputi perbaikan proses bisnis dan cascading kinerja, penyusunan dan publikasi standar pelayanan, penguatan budaya kerja, penerapan whistleblowing system, pengelolaan konflik kepentingan, optimalisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) online, serta evaluasi berkelanjutan.[]



