Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Balangan Tahun Anggaran 2024.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan pada Senin (14/4/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj Lindawati SSos, serta dihadiri Wakil Ketua II Syamsudinoor dan Sekretaris Dewan H Thamrin SAg SE MAP.
Rangkaian rapat dimulai dengan doa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan sambutan pembuka dari Ketua DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Fauzi SHut selaku perwakilan DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Ia menegaskan pentingnya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) sebagai bagian tak terpisahkan dalam tata kelola keuangan daerah.
“Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Balangan—Golkar, PPP, PDIP, Nasdem, PKS, PAN, dan Gerindra—siap membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara komprehensif bersama pemerintah daerah,” tutur Ahmad Fauzi.
Namun, ia juga menyoroti rendahnya realisasi kegiatan dan serapan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bahkan beberapa di antaranya masih berada di bawah 50 persen. Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar pembinaan tenaga teknis tidak hanya dibebankan pada BKPSDM, tetapi didistribusikan ke masing-masing SKPD sesuai lingkup kerja.
Dari sisi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD mendorong pemanfaatan laboratorium daerah dan perlunya kajian investasi keuangan yang lebih variatif. Selain itu, anggaran dari kegiatan yang dinilai kurang optimal juga disarankan untuk dialihkan ke program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.
Menanggapi masukan tersebut, Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi SPd, menyampaikan apresiasinya terhadap DPRD atas evaluasi yang diberikan.
“Rekomendasi ini sangat penting dalam memperbaiki kinerja pemerintahan serta memperkuat sinergi pembangunan di Kabupaten Balangan. Tahun 2025 adalah awal dari masa tugas kami memimpin kembali. Ibaratnya kita sedang memulai perjalanan panjang, maka perlu ada persepsi yang sama terhadap tantangan dan kebijakan strategis agar dapat melangkah bersama,” ungkap Akhmad Fauzi.
Rapat Paripurna ditutup dengan harapan besar agar kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga, demi terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Balangan.
