Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Balangan Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (14/4/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj Lindawati SSos.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua II DPRD Syamsudinoor serta Sekretaris Dewan H Thamrin SAg SE MAP. Rapat diawali dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan sambutan pembuka dari Ketua DPRD.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Fauzi SHut, selaku perwakilan DPRD Balangan, menyampaikan pandangan umum atas LKPj Bupati. Ia menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bagian integral dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan elemen yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya di hadapan forum.
Fauzi juga menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPRD, termasuk Golkar, PPP, PDIP, NasDem, PKS, PAN, dan Gerindra, siap membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama eksekutif secara menyeluruh dan konstruktif.
Namun, ia menyoroti rendahnya realisasi anggaran di sejumlah SKPD yang bahkan berada di bawah 50 persen. Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar pembinaan tenaga teknis tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), tetapi juga didistribusikan ke instansi terkait sesuai tugas fungsional.
Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan laboratorium daerah serta pengembangan kajian investasi keuangan yang lebih variatif.
“Anggaran dari kegiatan yang kurang optimal sebaiknya dialihkan kepada program-program yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung,” tambah Fauzi.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Balangan Akhmad Fauzi SPd mengapresiasi masukan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD. Ia menganggap saran tersebut sangat konstruktif dan akan menjadi pijakan penting dalam memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan.
“Tahun 2025 adalah awal dari masa tugas kami memimpin Balangan kembali. Ibaratnya kita sedang memulai perjalanan panjang. Maka sangat penting untuk memiliki persepsi yang sama terhadap tantangan maupun kebijakan strategis, agar kita bisa melangkah bersama,” kata Akhmad Fauzi.
Rapat paripurna ini ditutup dengan harapan agar kolaborasi antara legislatif dan eksekutif semakin erat demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Kabupaten Balangan.
