TAMIANG LAYANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara nasional, Sabtu (16/5/2026). Peresmian dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan disaksikan secara virtual oleh ribuan titik di seluruh Indonesia — termasuk dari Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur.
Bupati Barito Timur M. Yamin hadir langsung menyaksikan momen bersejarah itu, didampingi unsur Forkopimda: Dandim 1012 Buntok Letkol Inf Muhammad Edi, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Rahmad Isnaini, Danyon Inf TP/924 Uria Mapas Letkol Inf Wahyu Hariatmoko, Wakil Ketua I DPRD, serta Kasat Binmas AKP Asep Supriadi.
Dalam peresmian yang turut dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, dan Kapolri itu, Presiden Prabowo menegaskan peluncuran koperasi desa bukan seremoni biasa — melainkan tonggak penguatan ketahanan pangan nasional dan bukti nyata Indonesia membangun sistem ekonomi mandiri berbasis kerakyatan.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Sabtu, 16 Mei 2026, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih,” ucap Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa persiapan fisik KDKMP telah berjalan sejak November tahun lalu di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi memperkuat perekonomian rakyat dari tingkat desa. Program ini dirancang untuk memperkuat distribusi pangan, pengelolaan hasil pertanian, dan pengembangan usaha berbasis komunitas.
Merespons arahan Presiden, M. Yamin menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mengawal jalannya program ini hingga benar-benar menyentuh masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Barito Timur siap mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih agar mampu tumbuh menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
KDKMP dinilai sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemberdayaan UMKM, memperluas ekonomi inklusif, dan mengakselerasi hilirisasi potensi lokal di daerah. Pemerintah pusat menegaskan program ini adalah gerakan nasional — bukan sekadar proyek — untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berdiri di atas kaki sendiri.[]
