BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel untuk membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/7/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H. M. Alpiya Rakhman dan dihadiri Ketua TAPD Kalsel sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin beserta jajaran perangkat daerah. Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK turut hadir di tengah jalannya rapat.
Salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah optimalisasi penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) — salah satu penyumbang PAD terbesar Kalsel. Alpiya Rakhman menegaskan, potensi itu harus dijaga melalui pengawasan ketat dan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait.
“Kami berharap pengelolaan pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Rapat juga membahas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari komitmen bersama legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Ketua TAPD H. Muhammad Syarifuddin mengapresiasi masukan DPRD dan menegaskan bahwa sinergi antara kedua pihak menjadi faktor kunci pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.[]
