Bapemperda DPRD Kalsel Sisir 27 Usulan Ranperda, Maksimal 20 Masuk Propemperda 2027

Diposting pada

BANJARMASIN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyisir 27 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Dari jumlah itu, paling banyak 20 Ranperda diprioritaskan untuk diusulkan dalam rapat paripurna. Penyisiran dilakukan dalam rapat di Ruang Rapat Bapemperda, Gedung B Kantor DPRD Kalsel, Kamis (12/11/2026), dipimpin Ketua Bapemperda H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.

Sebanyak 10 usulan berasal dari inisiatif DPRD melalui komisi dan fraksi, sedangkan 17 lainnya dari Pemprov Kalsel. Sejumlah Ranperda masih membutuhkan penyelarasan substansi antara legislatif dan eksekutif, dan beberapa lainnya dipertimbangkan untuk ditunda.

“Setelah kita lakukan penyisiran tadi, sudah ada beberapa Ranperda yang kita tunda dan kemungkinan paling maksimal 20 Ranperda yang akan kita usulkan dalam paripurna terakhir nanti bulan ini,” ujar Gusti Iskandar.

Wakil Ketua Bapemperda Firman Yusi menekankan perlunya pembahasan detail dalam menentukan prioritas. Jumlah Ranperda, katanya, harus disesuaikan dengan kemampuan penyelesaian agar tidak banyak rancangan yang gagal dituntaskan dalam tahun berjalan.

Usulan inisiatif DPRD mencakup penanggulangan bencana, manajemen air hujan terintegrasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, dan pembudi daya ikan, pengaturan transportasi jalan, perlindungan ketenagakerjaan, keolahragaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Usulan Pemprov meliputi lingkungan hidup, pembangunan daerah, pendidikan, kebudayaan, perhubungan, energi, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah.

Setiap Ranperda harus memiliki urgensi jelas, sesuai kewenangan provinsi, tidak tumpang tindih dengan aturan lain, dan dapat dituntaskan sesuai tahapan pembentukannya.

Daftar prioritas akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel untuk ditetapkan sebagai Propemperda 2027. Paripurna dijadwalkan 24 November 2026, namun masih menunggu hasil pembahasan Badan Musyawarah (Banmus). Setelah ditetapkan, Propemperda menjadi pedoman DPRD dan pemerintah daerah menyiapkan serta membahas Ranperda sepanjang 2027.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *