Editor : Almin Hatta
BATULICIN – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Entry Metting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020.
Turut hadir dalam Entry Meeting Pemeriksaan Interim LKPD 2020 ini Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor beserta jajarannya. Acara sendirinya digelar secara virtual melalui video conference di Posko Covid-19 Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanbu, Senin (1/2/2021)
Adapun yang memimpin Entry Meeting adalah Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalsel, M Ali Asyhar.
Menurut M Ali Asyhar, hal terpenting dalam proses pemeriksaan ini adalah memperoleh akses data secara cepat.
Karenanya, M Ali Asyhar mengharapkan data yang disampaikan sudah valid dan benar, dimana data yang diminta tersebut merupakan pertanggungjawaban Satuan Perangkat Daerah.
“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006,” katanya.
BPK, papar M Ali Asyhar, memperoleh hak atau kewajiban konstitusional untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Termasuk LKPD Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Menurutnya, pemeriksaan dari BPK bisa dimaknai sebuah jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara memiliki pengelolaan keuangan yang tertib, serta taat aturan.
“Untuk itu, kepada Bapak Gubernur, Bupati, dan Walikota, agar menyerahkan laporan keuangan tahun 2020 sebelum 1 Maret 2021. Kami akan berterima kasih kalau tepat waktu, dan itu akan memudahkan kami dalam sebuah pemeriksaan,” ucapnya.
Diketahui, lanjut M Ali Asyhar, di tahun 2021 ini merupakan tahun yang tersulit dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang menjamin terselenggaranya roda pemerintahan.
“Pandemi Covid 19 dan musibah banjir melanda Kalimantan Selatan, tentu memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan social, terutama kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Namun M Ali Asyhar menyatakan, pihaknya yakin setiap kepala daerah mampu mengendalikan jajarannya untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan penuh tanggung jawab, akuntable, dan transparan.[]
