Editor : Almin Hatta
BANJARMASIN – Dalam rangka mencermati serta mendukung jalannya pembangunan di daerah, DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Selatan (Kalsel) turut memberikan berbagai usulan kepada pihak pemerintah .
Salah satunya tentang wacana penggabungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).
Rencana ini muncul atas dasar surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/3104/OTDA, mengenai rekomendasi penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Kalsel yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
Bagi GMNI Kalsel, wacana ini harus dipertimbangan dengan serius, dengan melihat bagaimana strategisnya kedudukan Balitbanda sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Klaster Riset dan Inovasi, yang pada intinya mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang pada posisinya dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
“Kami menilai, penggabungan 2 SKPD ini berpotensi mengerdilkan fungsi penelitian, riset, dan inovasi, dalam pengembangan daerah di tengah era disrupsi digital yang mendorong teknologi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Muhammad Luthfi Rahman, Ketua DPD GMNI Kalsel saat dihubungi via telepon, Kamis (27/5).
Menurut Lutfhi, kedudukan Balitbangda harus didukung dan diperkuat dengan penambahan personalia para peneliti dan pendanaan riset yang besar, demi kemajuan daerah.
Selain itu, GMNI juga memberikan masukan agar Pemerintah Provinsi Kalsel menerbitkan ketentuan kewajiban pemutaran lagu Indonesia Raya di seluruh ruang public, sebelum menjalankan aktivitas pada pagi hari.
“Di tengah maraknya isu sektarian, lagu Indonesia Raya yang merupakan instrument kebangsaan dapat menjadi langkah pemicu untuk kita kembali meningkatkan rasa cinta tanah air dan persatuan, serta menjalankan pembangunan karakter masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Terlebih sebentar lagi kita akan memperingati Hari Lahirnya Pancasila pada bulan Juni,” ujar alumni Fakultas Hukum ULM Banjarmsin ini.
Luthfi berharap, usulan yang diberikan ini dapat menjadi perhatian bersama oleh para stakeholder terkait, agar diaplikasikan.
“Sehingga Strategic Vision dalam Good Govenance dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.
Ridho AGD selaku Sekretaris DPD GMNI Kalsel menambahkan, usulan pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kalsel yang diharapkan untuk memperkuat pelatihan vokasi sesuai program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkaan kualitas SDM Indonesia.
“BLK harus bertransformasi, agar betul-betul menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan mumpuni, serta siap terjun dalam dunia kerja,” ucapnya.
Maka sebab itu, lanjut Ridho, BLK harus meningkat kerjasamanya dengan berbagai industri di daerah dan nasional, agar individu yang dilatih dapat langsung ditempatkan dalam bidang pekerjaan.[]
