TAMIYANGLAYANG – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim), Wahyudinnoor SP MP, menyoroti lambannya pembayaran Tambahan Penghasilan (Tamsil) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
“Kita berharap kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar segera merealisasikan atau membayarkan Tamsil ASN di semua OPD, kerena semuanya memang belum dibayarkan,” ungkap Wahyudinnoor, Jum’at (14/7/2023).
Ketua Komisi II yang membidangi Ekonomi dan Keuangan tersebut berharap Tamsil secepatnya dibayarkan, karena anggaran Tamsil cukup besar. Misalnya Dinas Pendidikan dengan Tamsil Rp6,7 Miliar, dan di Dinas Kesehatan sebesar Rp11 Miliar.
Wahyudinnoor menegaskan, itu semua belum dibayarkan pada semester pertama. Termasuk juga di dinas-dinas lainnya.
“Kita berharap kepada pihak eksekutif agar segera membayarkan Tamsil pada ASN tersebut,” tandasnya.
Wahyudinnoor yang merupakan Ketua DPC PKB Bartim ini menambahkan, hal serupa juga terjadi dengan belanja jasa.
Disebutkannya, anggran belanja jasa yang belum dibayarkan di Dinas Pendidikan, dari Rp23,6 Miliar baru terbayarkan Rp11,6 Miliar. Untuk Dinas Kesehatan, dari Rp32,6 Miliar baru terbayarkan Rp3,5 Miliar.
“Jadi jadi masih banyak sekali yang belum dibayarkan. Kita berharap agar cepat terbayarkan,” ujarnya.
Menurut Wahyudinnoor, pada pembahasan APBD murni tahun 2023 lalu pihaknya juga membahas Outsourcing atau penggunaan jasa tenaga kerja yang direkrut dari pihak ketiga untuk mengisi posisi tertentu.
“Nah anggaran untuk Outsourcing ini juga tidak terpakai, karena tidak ada SK-nya. Hal ini tentu menjadi perhatian. Termasuk PHT dan PHL juga kemarin dianggarkan, tapi pegawainya kan ada pengurangan. Jadi anggaran tersebut juga menjadi pertanyaan kita pada pembahasan Anggaran Perubahan,” tutupnya.[]
Gazali Rahman 14/7/ 2023.(Ad F).
