BANJARMASIN – KPP Banjarmasin selama tahun 2023 mendapatkan tugas untuk menyal dana APBN sebesar Rp 15,79 triliun kepada Instansi vertikal dari Kementerian/Lembaga dan kepada Pemerintah Daerah.
Berdasarkan pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sampai dengan akhir triwulan III tahun 2023, KPPN Banjarmasin telah menyalurkan dana APBN tahun 2023 sebesar Rp 10,79 triliun.
Realisasi APBN triwulan III tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,4% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Persentase realisasi APBN triwulan III tahun 2023 adalah sebesar 68,35%, sedangkan persentase realisasi APBN triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 60,95%.
Kepala KPPN Banjarmasin, Tri Ananto Putro mengatakan, realisasi APBN memang mengalami peningkatan jika dibandingkan triwulan yang sama di tahun lalu.
“Namun, capaian ini masih berada di bawah target realisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk triwulan III. Seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran, mengingat tahun anggaran 2023 tinggal satu triwulan lagi,” ucap Tri Ananto, Selasa (3/10) pagi.
Sebagai informasi, dana APBN sebesar Rp 15,79 triliun yang dipercayakan kepada KPPN Banjarmasin tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar. Yakni alokasi belanja untuk Kementerian/Lembaga sebesar 6,59 triliun rupiah dan alokasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 9,2 triliun . Belanja Kementerian/Lembaga dikelola/disalurkan kepada kantor vertikal dari Kementerian/Lembaga dan SKPD pengelola dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.
Sedangkan untuk TKDD akan disalurkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Dana APBN yang telah disalurkan kepada kantor vertikal Kementerian/Lembaga dan satuan kerja dekonsentrasi/tugas pembantuan telah mencapai 4,11 triliun rupiah atau 62,41% dari total pagu anggaran.
Realisasi penyaluran ini dirinci menjadi belanja pegawai sebesar 1,8 triliun rupiah (75,30% dari total pagu), belanja barang sebesar 1,7 triliun rupiah (55,82% dari total pagu), belanja modal sebesar 609,4 miliar rupiah (52,85% dari total pagu), dan belanja bantuan sosial sebesar 11,37 miliar rupiah (78% dari total pagu).
Sedangkan untuk penyaluran dana transfer ke daerah telah terealisasi sebesar 6,68 triliun rupiah atau 72,6% dari total pagu anggaran. Realisasi penyaluran ini dibagi menjadi beberapa jenis dana transfer, diantaranya Dana Bagi Hasil sebesar 2,43 triliun rupiah, Dana Alokasi Umum sebesar 2,72 triliun rupiah, DAK Fisik sebesar 318,29 miliar rupiah, Dana Insentif Daerah 52,69 miliar rupiah, DAK Non Fisik sebesar 849,86 miliar rupiah, Dana Desa sebesar 306,78 miliar rupiah, dan Transfer Hibah sebesar 130 juta rupiah.
Tri Ananto memastikan, pihaknya terus mengawal pelaksanaan APBN di ruang lingkup wilayah kerja pihaknya. Yakni dengan terus memberikan asistensi dan pendampingan kepada para satuan kerja selaku pengguna anggaran.
“Agar dapat melaksanakan/merealisasikan anggaran dengan baik dan cepat. Percepatan dalam realisasi anggaran akan berdampak pada perputaran roda perekonomian masyarakat setempat,” tutup Tri Ananto.[]
