TAMIANGLAYANG – Program ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) dalam budidaya ayam petelur pada semua desa, mendapat kritik. Desa dinilai masih menjadi objek pembangunan, bukan subjek.
Kritik pedas ini dilontarkan pemerhati kebijakan publik Bartim, Yandi. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bartim adalah hal aneh dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Desa.
“Ini jelas ada yang aneh. Programnya kok bisa sama, padahal setiap wilayah atau desa tidak sama. Ada desa nelayan, ada desa perkebunan seperti rotan dan karet, juga ada desa yang banyak pengrajin home industri,” ucapnya, Senin (6/7).
Yandi juga mengoreksi soal sumber dana untuk pelaksanaan program tersebut. Seperti diketahui, budidaya ayam petelur di semua desa di Bartim dijalankan dengan menggunakan dana desa.
“Sebaiknya Pemkab jangan mengubah program yang sudah ditentukan oleh Desa, karena berdampak menghambat pembangunan. Kenapa demikian, karena jelas menyusun rencana dari awal lagi, dan tidak mudah. Melakukan perubahan APBDES lagi, menandatangani Fakta Integritas lagi. Belum lagi nanti minta rekom ke Camat untuk bisa pencairannya. Coba, berapa lama tertunda pembangunan 101 desa karena kebijakan ini,” katanya.
Selain itu, Yandi juga mengingatkan agar pemerintah jangan memaksakan program tersebut. “Akhirnya orang yang tidak berminat harus dipaksa menjalaninya. Tentu kita nilai ini ada risiko gagal, karena tidak semua orang bisa beternak. Kita tidak bisa memaksakan kamu harus beternak gitu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bartim, Bernusa mengatakan, program ayam petelur yang menggunakan dana desa itu tujuan utamanya adalah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di desa, meningkatkan gizi masyarakat, dan sebagai persiapan dipindahkannya Ibukota Negara yang baru.
“Dengan adanya program tersebut juga bisa menambah penghasilan kerja masyarakat kita yang mau bekerja, misalnya dalam hal pembuatan kandang, dan pemeliharaan ayam petelurnya,” ucapnya.
Bernusa juga menyebut, program tersebut pun menggunakan tahapan seleksi. Pihaknya juga melibatkan dinas peternakan setempat untuk konsultasi perawatan.
Menurut Bernusa, pogram ayam petelur sebenarnya hanya menjadi tambahan penghasilan di desa. Komoditas tersebut dinilainya punya prospek yang bagus. “Kita harus bisa membedakan mana yang skala prioritas. Kalau karet tetap saja karet,” ujarnya.
