Editor : Almin Hatta
BATULICIN – Selangkah lagi Vaksinasi Covid-19 akan masuk tahap sosialisasi, sebelum diberikan (vaksinasi) kepada masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) membahasnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat.
Rakor tersebut dibuka oleh Plh Sekretaris Daerah Tanbu Dr Ambo Sakka, Rabu (06/01/2021), di ruang rapat Bersujud Kantor Pemkab Tanbu.
Turut hadir dalam Rakor tersebut antara lain Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Ir H Ridwan, Kepala Dinas Kesehatan Tanbu H Setia Budi SKM, serta sejumlah personel dari jajaran TNI dan Polri.
Dr Ambo Sakka dalam acara tersebut mengatakan, secara medis Vaksin adalah tanggung jawab pihak Dinas Kesehatan yang sudah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Daerah. Namun secara keamanan dalam distribusinya, pihaknya menyerahkannya kepada TNI dan Polri.
Ambo Sakka terangkan, Vaksin Covid-19 ini harus mendapatkan penanganan khusus lantaran merupakan yang pertama digulirkan pada tiap daerah. Selain itu, ada masalah pro-kontra di tengah masyarakat.
“Kontraversinya dengan vaksin itu, ada yang mengatakan halal maupun haram, dan bermacam macam asumsi di kalangan masyarakat. Sehingga tugas kita selaku Pemerintah Daerah bersama TNI dan Polri untuk mengamankannya, bahwa persoalan ini adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan,” kataganya.
Ambo Sakka menambahkan, kalau melihat perkembangan dari Covid-19 ini, maka kondisinya sangat memprihatinkan dengan angka penambahan 7.000 kasus lebih secara nasional.
Dengan kondisi ini, kita hanya berdoa kepada Allah SWT, dan terus berupaya agar rencana vaksinasi ini bisa berjalan secara maksimal,” ujarnya.
Dalam hal proses vaksinasi massal nanti, lanjut Ambo Sakka, maka yang harus diingat adalah bagaimana tugas Pemerintah Daerah untuk meyakinkan kepada masyarakat.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan dalam prosesnya nanti akan berhadapan dengan masyarakat yang anti dengan vaksin tersebut.
Bahkan, sambungnya, ada anggapan lebih baik terpapar positif daripada harus divaksinasi. Anggapan seperti ini adalah sebuah tantangan.
“Padahal tujuan kita memvaksinasi adalah untuk menghindari penularan. Makanya diperlukan tindakan yang persuasif. Dan diharapkan peran Dinkes dan jajaran lainnya untuk melakukan sosialisasi yang optimal kepada masyarakat, sehingga sasaran kita bisa tercapai,” imbuhnya.
