Editor : Almin Hatta
BANJARBARU – Akibat bencana banjir yang melanda 11 Kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam tiga pekan terakhir, Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) Serentak di 617 Desa Se-Kalimantan Selatan terpaksa harus ditunda.
Hal ini diutarakan Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Zulkifli, Jum’at (5/2). “Kalau masalah pelaksanaan Pilkades sendiri belum tentu bisa kita laksanakan, mengingat pandemi Covid-19 yang belum reda, serta adanya dampak bencana banjir kemarin,” tuturnya.
Zulkifli menyebutkan, setidaknya ada 617 Desa yang seharusnya melaksanakan Pilkades di tahun 2020, namun harus ditunda pelaksanaannya.
“Kalau Pilkades ini kan seharusnya di 2020 sudah dilaksanakan, tapi diundur. Jadi digelar pada 2021 ini, dan paling cepat bisa dilaksanakan sekitar bulan Maret,” ujarnya.
Zulkifli menyebutkan, sebanyak 617 desa yang akan melaksanakan Pilkades tahun ini terinci sebagai berikut. Sebanyak 163 desa di Kabupaten Barito Kuala, 140 desa di Kabupaten Banjar, 150 desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), 19 desa di Kabupaten Balangan, 26 desa di Kabupaten Tanah Laut (Tala), 12 desa di Kabupaten Kotabaru, dan yang terakhir ada 64 desa di Kabupaten Tabalong.
“Pelaksanaan Pilkades serentak ini merupakan hasil penundaan pilkades yang sudah direncanakan di tahun 2020 tadi. Tapi penundaan ini bukan hanya sekadar, penundaan ada kebijakan-kebijakan baru,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Zulkifli juga menyebutkan ada beberapa ketentuan yang agak berbeda mengenai Pilkades tahun ini, dibanding tahun sebelumnya. “Kalau tahun ini kapasitas orang di TPS tidak boleh lebih dari 500 pemilih, dan ini tentu akan mengubah skenario bagi calon kepala desa, termasuk anggaran dan logisitik. Sebab, kotak suara pasti bertambah. Begitu juga petugas di TPS.
Zulkifli berharap, Kades yang terpilih nanti bisa memacu pembangunan desa yang dipimpinnya untuk bergerak lebih maju, sebagaimana desa-desa lainnya yang sudah lebih dulu maju.[]
