Editor : Almin Hatta
PARINGIN – Mulai ramainya isu mengenai pemberhentian sejumlah tenaga kerja kontrak pada sejumlah instansi di Pemerintahan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), langsung ditanggapi oleh orang nomor satu di kabupaten berjuluk Bumi Sanggam tersebut.
Pemerintah Kabupaten Balangan secara tegas menepis kabar tentang pemberhentian tenaga kontrak tersebut. Yang benar, akan dilakukan evaluasi terhadap para tenaga kerja kontrak untuk mendapatkan yang lebih berkompeten atau memiliki keterampilan dalam pekerjaan.
Disebutkan, ada dua alasan yang menjadi penyebab akan dilakukannya evaluasi terhadap para tenaga kerja kontrak tersebut.
Dua alasan tersebut disampaikan oleh Bupati Balangan, H Abdul Hadi, kepada Tim Komunitas Wartawan Sanggam (KOWAS) di rumah dinas Bupati Balangan, Jalan Garuda Maharam, Gunung Pandau, Kelurahan Paringin Kota, Senin (21/6/2021).
Disebutkan, alasan pertama adalah terkait rencana perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari 33 SKPD menjadi 22 SKPD demi efisiensi. Artinya, akan ada 11 SKPD dilakukan merger atau penggabungan, sehingga akan terjadi kelebihan pegawai ditambah tenaga kerja kontrak.
“Dengan adanya perampingan dinas, otomatis kita tentu akan melakukan penyesuaian. Tanpa adanya wacana evaluasi pun, tetap akan banyak kelebihan tenaga kontrak di Kabupaten Balangan,” ungkapnya.
Alasan kedua, papar Bupati Abdul Hadi, adalah anggaran belanja yang cukup besar di gelontorkan oleh Pemkab Balangan untuk tenaga kerja kontrak, yakni mencapai Rp86 Milyar dalam setahun, dimana para tenaga kerja kontrak tersebut diisi pula oleh orang dari luar kabupaten.
Belum lagi, papar Bupati Abdul Hadi, berbagai keluhan pegawai hingga masyarakat tentang adanya para tenaga kerja kontrak yang kurang memiliki kompetensi dalam pekerjaan, bahkan lebih sering terlihat di media sosial saat jam kerja dibanding hasil pekerjaannya.
“Dalam setahun, Pemkab Balangan keluarkan anggaran berkisar hampir Rp86 Miliyar untuk belanja tenaga kontrak. Oleh karena itu akan dilakukan evaluasi, menyesuaikan terhadap perampingan SKPD,” tuturnya.
Efisiensi atau penghematan anggaran tersebut, menurut Bupati, tentu demi memanfaatkan anggaran agar dapat efektif dalam penggunaan, terutama mempercepat pembangunan. Yakni menata kota dan membangun desa, menuju Balangan yang lebih maju dan sejahtera, yang mana akan berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat secara lebih luas nantinya.
“Dengan maraknya pembangunan pedesaan dan pariwisata serta budaya di desa-desa, tentu akan membuka lowongan pekerjaan bahkan tanpa kualifikasi pendidikan, yakni di sektor UMKM dan kerajinan lainnya,” ujarnya.
Imbas ke depan yang ingin dicapai, yakni tingkat kunjungan ke Balangan. Tentu hal ini akan menarik minat pula bagi investor untuk membuka usaha di Bumi Sanggam, seperti perhotelan, klinik, dan lain sebagainya, dimana nantinya lowongan kerja pun akan terbuka pula.
“Kami mohon banyak pengertian kepada masyarakat, terutama para tenaga kontrak. Yakinlah, jika kalian punya kapasitas dan kapabilitas, tentu akan tetap terjaring dan bekerja di instansi pemerintahan. Dan secara pribadi kami pun tidak menghendaki adanya evaluasi tersebut. Sebab, hal ini tentu menimbulkan kegelisahan-kegelisahan serta ketidaknyamanan di kalangan tenaga kerja kontrak,” tutupnya.[]
