Editor : Almin Hatta
BATULICIN – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kutai Karta Negara (Kukar), Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim), melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Provinsi Kalimantan Selatan.
Anggota DPRD Kukar yang melakukan Kunker ke Tanbu ini terdiri dari dua Pansus. Yakni Pansus Raperda Rencana Pembangunan Industri Kawasan (RPIK) Kukar. Serta Pansus Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kukar.
Kedatangan rombongan wakil rakyat dari Kukar ini disambut Sekretaris DPRD Tanbu, Muhlis SH, beserta jajaran SKPD lingkup Pemkab Tanbu, di ruang Rapat Paripurna DPRD Tanbu, Kamis (24/06/2021).
Ketua Pansus Raperda RPIK Kukar, Johansyah, menyampaikan, tujuan Kunker Pansus ini untuk belajar bagaimana Kabupaten Tanbu menata kawasan yang direncanakan oleh bupati dalam rangkaian industri kawasan.
Menurut Johansyah, saat ini Tanbu menjadi bagian penyangga dari rencana Ibukota Negara yang ada di Kaltim.
“Oleh sebab itu kita harus berbenah, bagaimana kita menetapkan berbagai industri kawasan. Tujuannya, bagaimana pendapatan di Kukar ada peningkatan,” katanya.
Sedangkan Ketua Pansus RTRWK DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyatakan, kunjungan ini sekaligus untuk menjalin silaturrahmi.
“Serta ingin mengkaji problematika RTRWK yang ada di Tanah Bumbu,” ujarnya.
Menurut Ahmad Yani, pihaknya akan coba membandingkan RTRWK yang ada di Kukar dengan di Tanbu.
“Ternyata konsistensi pelaksanaan yang dilakukan pihak Tanah Bumbu sangat luar biasa. Tentu kami harus banyak belajar terkait hal tersebut. Sehingga Kukar sendiri lebih mudah menata berbagai sektor yang saat ini menjadi focus kami,” katanya.
Akhmad Yani menjelaskan, RTRWK di Tanbu bisa lebih focus karena berkaitan dengan peningkatan pendapatan negara dalam hal pengelolaan tambang.
Meski demikian, lanjutnya, sektor perkebunan dan pertanian juga menjadi andalan Tanbu.
“Jadi, RTRWK sektor pertanian inilah yang coba kami adaptasi untuk diterapkan pada sektor pertanian di Kutai Kartanegara. Minimal mirip pengelolaannya dengan di Tanah Bumbu,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan soal jaringan telekomunikasi, dan bahkan ada sesi tanya jawab mengenai hal ini.
Menurut Kepala Diskominfo Tanbu, Ardiansyah SSos, terkait jaringan telekomunikasi ini ternyata kedua daerah mengalami persoalan yang sama. Khususnya terkait dengan kegiatan belajar secara daring.
“Yakni mengenai jumlah menara yang minim di daerah blanksport, yang menjadi permasalahan bagi dunia pendidikan sekarang yang mengharuskan belajar secara daring akibat pandemi ini,” katanya.
Terkait persoalan ini, papar Ardiansyah, pihaknya sudah sering mengajukan permohonan kepada pendor agar membangun menara telekomunikasi di wilayah yang susah sinyal.
“Alhamdulillah, ada yang trealisasi, namun ada juga yang tidak terealisasi. Alasannya, karena ini adalah bisnis dengan mempertimbangkan jumlah penduduk. Kalau dibangunkan di daerah tersebut harus ada hal yang menguntungkan,” ujarnya.
Ardiansyah mengungkapkan, pihaknya juga minta bantuan dengan mengajukan proposal ke Bhakti Kominfo sejak tahun 2017.
“Alhamdulillah, proposal itu ada titik terang, dan di tahun 2021 ini insya Allah akan dibangun 9 menara di daerah blanksport, seperti daerah perbatasan lintas kabupaten. Insya Allah pada bulan Juli nanti sudah mulai dilakukan pemasangan,” pungkasnya.[]
