Pemkab Tanbu Bersama BPJS Gelar Forum Pemangku Kepentingan Utama

  • Whatsapp

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banjarmasin, menggelar Forum Pemangku Kepentingan Utama, di Ruang Rapat Bersujud Kantor Bupati, Rabu (16/11/2022).

Forum tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Tanbu, Andi Aminuddin, serta dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Hj Mariani, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin Agus Supratman, dan Pimpinan SKPD terkait. 

Menurut Andi Aminuddin, forum ini digelar dalam rangka membangun kemitraan dan meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan serta perwakilan peserta dan pekerja, sehingga dapat terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik guna mensukseskan program JKN KIS.

“Melalui forum bersama ini diharapkan muncul saran dan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program JKN KIS, guna terwujudnya masyarakat Tanbu yang lebih sehat dan sejahtera,” katanya.

Sementara itu, Agus Supratman mengatakan tujuan forum pemangku kepentingan utama adalah: Pertama; tercapainya penyelesaian masalah dan memberikan solusi serta memitigasi risiko-risiko yang akan terjadi di kemudian hari.

Kedua; tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan pogram JKN-KIS, meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah, serta perumusan rencana kerja sama yang strategis.

Ketiga; tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung program JKN-KIS.

Keempat; terwujudnya partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung sosialisasi, keberhasilan implementasi program JKN-KIS, Monev, serta fasilitas pelayanan peserta program JKN-KIS tanpa diskriminasi.

Kelima; untuk mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait dalam meyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan.

Terkait JKN ini, Agus Supratman, pada 6 Januari 2022 lalu Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

“Inpres tersebut bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan program JKN, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan menjamin keberlangsungan program JKN,” ucapnya.[]

Editor : Almin Hatta

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.