TAMIYANGLAYANG – Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim), Nursulistio, mengonfirmasi bahwa proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2023 dan APBD Tahun 2024 telah berlangsung sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Dalam konfirmasinya kepada wartawan pada Jum’at (22/03/2024) di Gedung DPRD Bartim, Nursulistio menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan anggaran telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Proses pembahasan tersebut, papar Nursulistio, melibatkan berbagai pihak terkait. Termasuk unsur eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam forum-forum konsultasi publik.
“Tujuannya adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian anggaran dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Bartim,” ucapnya.
Menurut Nursulistio, dalam pembahasan tersebut juga sangat jelas dilakukan pembedakan antara program dan kegiatan dalam anggaran.
“Hal ini penting, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik,” tegasnya.
Selain itu, Nursulistio juga menyampaikan adanya dukungan yang luar biasa dari Pj Bupati Bartim saat ini terhadap pembangunan di Kabupaten Bartim.
Disebutkannya, Pj Bupati memberikan keleluasaan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penyerapan anggaran tahun 2024 dengan cepat dan sebaik-baiknya.
“Saat Musrembang Kabupaten kemarin, Pj Bupati dalam sambutannya memberikan keluasaan kepada setiap OPD untuk menyusun dengan cepat dan sebaik-baiknya. Untuk reaslisasi anggaran 2024, Pj Bupati Bartim meminta agar penyerapan anggaran secepatnya. Bukankah ini trobosan yang sangat mengembirakan, sehingga ada upaya yang ikhlas dari hati Pj Bupati untuk membangun Kabupaten Barito Timur,” ucapnya mengutip sambutan Pj Bupati Bartim saat Musrenbang Kabupaten Bartim Kamis (21/3/2024) kemarin di Aula Bappelitbangda setempat.
Dengan demikian, konfirmasi dari Ketua DPRD Bartim ini menegaskan bahwa pembahasan APBD-P 2023 dan APBD 2024 di Bartim telah dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek prosedural dan partisipatif yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.[]
Gazali Rahman 24/3/ 2024.
