Ada lima prioritas pembangunan yang menjadi acuan dalam Raperda APBD Kalsel Tahun Anggaran 2025.
Hal itu diungkapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Rabu (11/9) siang di Banjarmasin.
Dijelaskannya, rancangan APBD Kalsel 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalsel. Tema yang diusung adalah “Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan”.
Sahbirin pun menguraikan lima prioritas pembangunan yang menjadi acuan APBD Kalsel 2025 tersebut. Pertama, penguatan sektor industri, UMKM, pertanian, dan pariwisata. Kedua, pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Ketiga, pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi. Keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan investasi. Kelima, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.
Sementara itu, dijelaskan pula struktur atau postur APBD Kalsel TA 2025. Pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp 10,4 triliun. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 11,5 triliun. Pada posisi penerimaan pembiayaan, yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp 1,1 triliun, serta pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 50 miliar.
“Untuk besaran alokasi anggaran per SKPD, per program dan per kegiatan, secara lebih rinci dan jelas dapat dilihat dalam buku Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah kami sampaikan pada hari ini,” terang Sahbirin.
Dia juga berharap, melalui raperda tersebut, kebutuhan dan tantangan yang akan dihadapi di tahun depan dapat terjawab.
“Khususnya mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tetap terkendali, SDM yang semakin berkualitas, serta terpenuhinya seluruh urusan wajib yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Rapar Paripurna DPRD Kalsel ini dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Kalsel Supian HK.
