Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan masyarakat.
Rakor yang dilaksanakan di Aula DKP3 pada Rabu (26/2/2025) ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3 dan turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Balangan, Kodim 1001 Balangan-HSU, Perum BULOG, serta Enumerator E-Ketapang se-Balangan.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Neneng Jamilal, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan dengan harga terjangkau.
“Menjelang HBKN, kami terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat,” ujarnya.
Pada rakor tersebut, dipaparkan hasil pemantauan harga bahan pangan pokok dari Januari hingga Februari 2025. Sejumlah komoditas menunjukkan tren penurunan harga, seperti beras lokal Mayang Kulut yang turun dari Rp17.000/kg menjadi Rp16.000/kg, cabai merah besar dari Rp78.000/kg menjadi Rp68.000/kg, dan cabai rawit dari Rp140.000/kg menjadi Rp135.000/kg. Sementara itu, bawang merah mengalami fluktuasi pada kisaran Rp38.500–Rp40.000/kg.
Komoditas lainnya terpantau stabil, seperti minyak goreng kemasan Rp17.000/liter, gula pasir Rp17.000–17.900/kg, dan daging sapi yang tetap di angka Rp150.000/kg. Daging ayam ras mengalami penurunan dari Rp30.000/kg menjadi Rp26.000/kg, sedangkan telur ayam ras turun dari Rp32.000/kg menjadi Rp29.000/kg.
Neneng juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau ketersediaan pangan sepanjang tahun, khususnya saat momen-momen penting seperti Ramadan yang dimulai 1 Maret, Idul Fitri 1446 H pada 31 Maret–1 April, Idul Adha pada 6 Juni, serta Natal dan Tahun Baru.
“Untuk memastikan kestabilan pangan selama HBKN, pemerintah telah merumuskan sejumlah langkah strategis, termasuk pendataan stok dan harga di tingkat produsen dan konsumen, serta koordinasi dengan BULOG, ID FOOD, distributor, dan pelaku usaha lainnya,” jelas Neneng.
Sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan harga, pemerintah juga akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dan program strategis lainnya.
“Dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, kami berharap masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang wajar sepanjang HBKN 2025,” tutupnya.



