BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (30/4/2025).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., dan dihadiri Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala SKPD.
Supian HK menyampaikan bahwa DPRD telah membentuk empat Panitia Khusus (Pansus) untuk menelaah LKPj secara menyeluruh, meliputi: Pansus I (hukum dan pemerintahan), Pansus II (ekonomi dan keuangan), Pansus III (pembangunan dan infrastruktur), serta Pansus IV (kesejahteraan rakyat).
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, S.M., membacakan ringkasan hasil rekomendasi yang menjadi bagian dari upaya strategis DPRD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif.
Rekomendasi Per Bidang
Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pansus I)
Mendorong BPSDM menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) demi meningkatkan kualitas pelatihan aparatur. DPRD juga memberi perhatian pada penguatan Satpol PP dan Damkar, peningkatan sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik, hingga pembentukan regulasi hibah kepada ormas. Rekomendasi lainnya mencakup usulan Peraturan Gubernur terkait koordinasi mitigasi bencana lintas daerah.
Bidang Ekonomi dan Keuangan (Pansus II)
DPRD mengapresiasi fokus pemerintah pada ketahanan pangan dan mengusulkan program cetak sawah, pengaktifan Satgas Pangan, serta sinergi sektor perkebunan-peternakan. Penguatan UMKM, lembaga tani, serta dorongan pengakuan Pegunungan Meratus sebagai UNESCO Global Geopark juga menjadi bagian penting rekomendasi.
Bidang Pembangunan dan Infrastruktur (Pansus III)
Pansus menyampaikan apresiasi atas program strategis yang telah berjalan. Mereka mendorong percepatan proyek drainase, pengembangan kawasan permukiman, serta pembangunan rumah layak huni melalui kolaborasi antarinstansi. Selain itu, peningkatan penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL juga menjadi perhatian dengan dorongan optimalisasi jembatan timbang dan operasi terpadu.
Bidang Kesejahteraan Rakyat (Pansus IV)
DPRD mengapresiasi capaian serapan anggaran di atas 85% dan mendorong peningkatan kualitas program di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan. Sinkronisasi data antarsektor dan pendekatan partisipatif dalam perencanaan program juga menjadi sorotan penting.
Dokumen Diserahkan ke Pemprov
Dokumen rekomendasi diserahkan secara simbolis oleh pimpinan DPRD kepada Wakil Gubernur Kalsel. Rekomendasi ini akan menjadi dasar evaluasi dan rujukan strategis bagi Pemprov Kalsel dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ke depan.
