TAMIANGLAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) terus berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi lintas sektor. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi optimalisasi PAD yang dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Bartim, Ari Panan P. Lelo, Selasa (20/5/2025).
Rapat yang digelar di Aula Wakil Bupati tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi teknis yang berkaitan dengan pendapatan, transportasi, dan penegakan hukum. “Rapat ini merupakan langkah awal dari tim yang memang dibentuk khusus untuk merumuskan strategi peningkatan PAD secara konkret,” ujar Ari Panan.
Salah satu isu utama yang disorot dalam rapat adalah pendataan angkutan batubara secara daring. Menurut Ari, implementasi sistem digital ini belum berjalan maksimal, padahal sektor angkutan tambang memiliki potensi besar untuk menyumbang PAD jika ditata dengan baik. “Masih banyak kendaraan tambang yang tidak tercatat secara optimal. Ini menjadi perhatian serius mengingat potensi pendapatan yang bisa digali,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa untuk pengelolaan alat berat, kewenangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, koordinasi antarinstansi tetap diperlukan agar data dan regulasi bisa sinkron.
Rapat juga membahas rencana pelaksanaan razia gabungan di jalan raya untuk menertibkan kendaraan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak berlaku atau berasal dari luar wilayah. “Kami akan turun langsung ke lapangan. Razia akan dilakukan secara terpadu, dan diiringi dengan sosialisasi di 10 kecamatan,” tambah Ari.
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah himbauan agar kendaraan usaha yang beroperasi di wilayah Barito Timur segera melakukan mutasi plat nomor kendaraan ke wilayah Kalteng, khususnya menggunakan plat Bartim. “Ini langkah nyata untuk mendukung PAD. Kalau kendaraan beroperasi di sini, sudah seharusnya kontribusinya juga kembali ke daerah,” tegasnya.
Selain itu, rapat juga mengidentifikasi berbagai hambatan teknis yang selama ini membuat masyarakat enggan melakukan registrasi atau pembayaran pajak kendaraan, termasuk sistem administrasi yang dinilai masih kurang ramah dan efisien.
Ari berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan menghadirkan dampak nyata terhadap pembangunan daerah. “Target akhirnya adalah pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata. Untuk itu PAD harus dikelola dan digali secara maksimal,” pungkasnya.
Langkah strategis ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Bartim tak hanya mengandalkan dana transfer pusat, tetapi mulai mendorong kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal, khususnya di sektor kendaraan usaha dan pertambangan.[]
