BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah, mulai dari pemenuhan anggaran pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, usai menerima aspirasi mahasiswa di Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, DPRD Kalsel selama ini terus menjaga pemenuhan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.
“Di DPRD provinsi, khususnya Kalimantan Selatan, kita selalu menjaga mandatory spending pendidikan 20 persen itu tetap terpenuhi,” ujarnya.
Selain menjaga alokasi anggaran pendidikan, perhatian terhadap tenaga pendidik juga diwujudkan melalui penyesuaian honor guru sesuai standar Upah Minimum Provinsi (UMP).
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi secara bertahap juga terus melakukan pemenuhan fasilitas pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal, terutama untuk SMA, SMK dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat lebih dari 200 SMA dan SMK di Kalimantan Selatan serta puluhan SLB yang memerlukan perhatian dalam pemenuhan sarana pendidikan maupun kebutuhan tenaga pendidik.
Selain itu, DPRD Kalsel juga mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan tambahan terhadap sektor pendidikan di Banua, khususnya terkait kekurangan tenaga guru yang masih terjadi di sejumlah sekolah.
“Pak Kepala Dinas Pendidikan Kalsel saat ini juga sedang menghadap kementerian untuk mendapatkan tambahan formasi guru bagi Kalsel dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.
Aspirasi tersebut disampaikan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalsel saat menggelar aksi penyampaian pendapat di DPRD Kalsel dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional.[]
