BANJARMASIN – Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 terus bergulir. Melalui rapat Badan Anggaran (Banggar), DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara arah pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan bahwa pembahasan RAPBD masih dalam tahap penyempurnaan. Menurutnya, koordinasi antara legislatif dan eksekutif dilakukan secara cermat agar setiap komponen anggaran benar-benar sinkron dan berpihak kepada masyarakat Banua.
“Kami bersama TAPD terus melakukan penyelarasan agar RAPBD 2026 tersusun secara akurat dan transparan. Tujuan akhirnya adalah kebijakan yang tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kartoyo di Gedung Ismail Abdullah, Banjarmasin.
Ia menjelaskan, rancangan RAPBD yang telah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri kini tengah dievaluasi. Namun, seiring adanya penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat, pembahasan lanjutan tetap diperlukan agar struktur anggaran tetap proporsional tanpa mengurangi program prioritas daerah.
“Kami memahami dinamika dari pusat, tapi prinsip kami jelas — program yang menyentuh langsung masyarakat tetap diutamakan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rakhman menilai bahwa proses pembahasan kali ini mencerminkan semangat kemitraan yang kuat antara dua lembaga utama penyusun anggaran daerah tersebut.
“Ini bukan sekadar proses formalitas, tapi tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada rakyat,” ujarnya.
Dari pihak eksekutif, Sekdaprov Kalsel sekaligus Ketua TAPD Syarifuddin menegaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan secara selektif, dengan fokus pada efisiensi belanja administratif tanpa mengorbankan program pelayanan publik.
“Penghematan diarahkan ke pos perjalanan dinas dan operasional. Program utama tetap berjalan sebagaimana rencana,” jelasnya.
Rapat Banggar kali ini menandai langkah konkret DPRD dan Pemprov Kalsel dalam memastikan RAPBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Banua.[]
