TAMIANGLAYANG – Bupati Barito Timur, M. Yamin, menyampaikan Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Barito Timur, Selasa (1/11/2025).
Ia menjelaskan, penyusunan APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang telah dirancang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.
“Tahun ini kita mengangkat tema Strategi Menghadapi Kebijakan Pemotongan Transfer Keuangan Daerah untuk Memperkuat Kemandirian Fiskal dan Ketahanan Ekonomi Daerah,” ujar Yamin.
Dampak Pemotongan Dana Transfer
Pemerintah pusat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan transfer keuangan, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Rasionalisasi tersebut dilakukan untuk efisiensi fiskal nasional.
Kebijakan ini berdampak signifikan bagi daerah, termasuk Barito Timur. Yamin mengungkapkan, terjadi pengurangan dana transfer hingga 45 persen dibanding tahun 2025. Di tengah kondisi itu, pemerintah daerah tetap menghadapi tuntutan peningkatan pelayanan dasar, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Karena itu, diperlukan langkah strategis agar APBD 2026 tetap menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah,” tegasnya.
Empat Strategi Utama Pemkab Barito Timur
1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah daerah akan memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta inovasi layanan digital untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Efisiensi dan Prioritas Belanja Daerah
Belanja akan diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Kegiatan seremonial atau yang tidak prioritas akan dikurangi. Fokus pembangunan 2026 mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan air bersih, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan ekonomi kerakyatan.
3. Penguatan Kerja Sama dan Kemitraan
Pemkab mendorong kolaborasi antar daerah, kemitraan dengan sektor swasta melalui skema PPP, serta kerja sama dengan BUMDes dan masyarakat untuk mendukung pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Digital
Transformasi digital akan digencarkan dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Penulis: Adi Suseno
