BANJARMASIN – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan Harry Khairil Hadi turun tangan menyikapi pemadaman listrik bergilir yang masih menghantam sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Ia memastikan Komisi III akan segera memanggil General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk meminta pertanggungjawaban.
“Kami di Komisi III akan memanggil General Manager PLN untuk meminta penjelasan secara mendetail. Kami ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana progres perbaikannya, dan kapan kondisi ini benar-benar bisa kembali normal,” tegas Harry, Senin (27/7/2026).
Politisi asal Kabupaten Balangan itu menyebut pemadaman yang dipicu kerusakan PLTGU ini telah berdampak luas — bukan hanya mengganggu rumah tangga, tetapi juga mematikan aktivitas pelaku UMKM, pedagang, dan sektor produktif yang sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik.
Harry menegaskan, masyarakat berhak mendapat kepastian — bukan sekadar penjelasan.
“Yang paling penting saat ini adalah bagaimana PLN menangani persoalan ini dengan baik. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang dirugikan akibat pemadaman yang berulang,” tegasnya.
Ia meminta PLN mempercepat perbaikan pembangkit, memperkuat keandalan sistem distribusi, dan lebih terbuka menyampaikan informasi kepada publik terkait penyebab maupun jadwal pemadaman.
“Harapan kami, PLN bisa segera menghadirkan solusi yang memberikan kepastian kepada masyarakat. Listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas ekonomi dan pelayanan publik,” pungkasnya.
DPRD Kalsel memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga masyarakat mendapat kepastian penuh atas keandalan pasokan listrik di daerah.[]
