Surabaya – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin (9/3/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, bersama sejumlah anggota dewan.
Gusti Iskandar mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menggali pengalaman dan strategi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
“Pertemuan ini memberi banyak informasi dan masukan yang bermanfaat bagi kami di Kalsel, khususnya terkait upaya pengurangan angka kemiskinan dan pengelolaan program bantuan sosial,” ujarnya.
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga kurang mampu. Selain bantuan finansial, program ini juga mendorong peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Sementara itu, Bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi difokuskan pada peningkatan kemandirian masyarakat melalui dukungan usaha produktif, pelatihan keterampilan, serta pendampingan pengembangan usaha kecil.
Gusti Iskandar berharap berbagai pengalaman yang diperoleh dari Jawa Timur dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dalam memperkuat program kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mendorong adanya inovasi dalam program penanggulangan kemiskinan, baik melalui kebijakan pemerintah daerah maupun melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiana. Ia menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai kegiatan studi komparasi menjadi sarana berbagi pengalaman antar daerah.
“Melalui pertemuan seperti ini kita bisa saling bertukar informasi mengenai program yang dijalankan di masing-masing daerah,” ujarnya.
Ia berharap pertukaran informasi tersebut dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat program kesejahteraan sosial bagi masyarakat.[]
