KOTABARU — Pemerintah Kabupaten Kotabaru menghadapi tantangan serius dalam pemerataan infrastruktur jalan, terutama di wilayah kepulauan. Dari total sekitar 1.250 kilometer ruas jalan kabupaten, baru sekitar 30 persen yang berada dalam kondisi baik.
Situasi ini menjadi perhatian saat Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, meninjau langsung progres pembangunan dan pemeliharaan jalan di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar dan Pulau Laut Kepulauan, Jumat (24/4/2026).
Salah satu titik yang ditinjau adalah ruas penghubung Desa Tatamekar hingga Desa Tanjung Ujung sepanjang 13 kilometer. Ruas ini dinilai strategis karena menjadi jalur utama mobilitas warga dan distribusi barang.
“Dari total 13 kilometer, baru sekitar 5 kilometer yang sudah masuk tahap Lapis Pondasi Atas (LPA). Sisanya masih dalam proses dan ditargetkan bertahap,” ujar Syairi di lokasi.
Pemerintah daerah menargetkan peningkatan lanjutan pada 2027 dengan mendorong pengaspalan penuh di ruas tersebut, mulai dari simpangan menuju Tanjung Seloka hingga Tanjung Ujung.
Selain pembangunan, pemeliharaan jalan sepanjang 10 kilometer di wilayah Desa Teluk Kemuning, Teluk Aru, hingga Tanjung Lalak juga menjadi fokus. Ruas ini disebut krusial untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau tidak dipelihara, akses bisa terputus. Ini menyangkut pergerakan orang dan distribusi logistik,” jelasnya.
Syairi mengakui kondisi geografis Kotabaru sebagai wilayah kepulauan menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan. Panjangnya ruas jalan yang harus ditangani membuat perbaikan dilakukan secara bertahap.
Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah daerah juga mengandalkan dukungan pihak swasta. Salah satunya PT MSAM yang membantu pemeliharaan jalan sepanjang 3 kilometer dengan penyediaan alat berat.
Pemkab Kotabaru menyatakan peninjauan ini menjadi bagian dari evaluasi lapangan untuk menentukan prioritas pembangunan berikutnya, terutama di wilayah dengan tingkat aksesibilitas rendah.
Dalam waktu dekat, agenda serupa dijadwalkan berlanjut ke wilayah Pamukan Utara, Pamukan Selatan, hingga kawasan Hampang dan sekitarnya, yang juga menghadapi persoalan konektivitas serupa.[]
